CILEGON, WILIP.ID – Peringatan keras datang dari tokoh masyarakat sekaligus Ketua HIPPI Banten, Haji Syaiful Bahri, terkait rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Cilegon. Ia menegaskan, pemerintah wajib menguasai seluruh lahan di sisi JLU agar tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi.
“Jangan sampai terjadi seperti di Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang akhirnya dikuasai oleh oknum. Pemerintah harus memiliki dan mengelola sendiri lahannya,” kata Syaiful kepada Wilip.id, Jumat (13/6/2025).
Menurut Syaiful, JLU memiliki potensi besar sebagai jalur strategis penghubung pelabuhan merak dan pemukiman. Jika dikelola dengan tepat, kawasan ini bisa menjadi sumber pemasukan baru bagi kota.
“Ini bukan sekadar soal jalan, tapi soal kawasan ekonomi masa depan. Pemerintah harus berpikir ke depan dan tidak menyerahkan peluang ini ke tangan swasta atau spekulan,” tegasnya.
Kawasan Terpadu, Bukan Sekadar Jalan
Syaiful mendorong agar lahan di sekitar JLU dijadikan kawasan terpadu khusus yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus properti. Skema ini diyakini akan memberikan pemasukan tetap bagi kota, tanpa harus menjual aset ke pihak ketiga.
“Jangan terlalu komersial, tapi juga jangan pasif. BUMD bisa kelola atau bermitra dengan swasta. Yang penting pemerintah punya kendali penuh,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan akses jalan penunjang jika kawasan JLU ingin berkembang secara serius.
PAD dan Defisit, Momentum Evaluasi
Syaiful tak menampik bahwa Cilegon sedang menghadapi tantangan keuangan, termasuk defisit anggaran. Namun justru karena itu, kata dia, pemerintah harus lebih kreatif dalam membangun sumber pendapatan baru.
“Pemerintah harus punya inovasi, jangan hanya menunggu transfer pusat. Infrastruktur bisa jadi pintu masuk PAD kalau dikelola dengan benar,” ujarnya.
Hingga kini, pembangunan JLU masih berada dalam tahap perencanaan lanjutan oleh Pemkot Cilegon. Jalan ini digadang-gadang menjadi solusi kemacetan dan jalur logistik alternatif di wilayah barat Banten.
(Has/Red*)
