JAKARTA, WILIP.ID – Presiden Prabowo Subianto mulai menapakkan langkah serius untuk mereformasi Polri. Keputusan ini datang pasca-demo besar Agustus 2025 yang menuntut perubahan total di tubuh kepolisian. Namun, gebrakan presiden itu justru berbarengan dengan manuver cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pada 17 September lalu, Prabowo menunjuk Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri—mantan Wakapolri yang pernah menangani kasus Ferdy Sambo—sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian. Belum dilantik saja, pangkat Dofiri sudah dinaikkan secara istimewa menjadi Jenderal Polisi Kehormatan. Di saat yang sama, Istana juga menyiapkan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian dengan melibatkan tokoh sipil, termasuk Mahfud MD.
Tak mau kalah cepat, Kapolri Listyo Sigit menerbitkan Surat Perintah pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri di hari yang sama. Tim internal itu berisi 52 perwira, dipimpin Komjen Chryshnanda Dwilaksana, dengan Listyo sebagai pelindung dan Wakapolri sebagai penasihat.
Langkah “kembar” ini langsung memantik tafsir politik. Di satu sisi, respons Polri dianggap positif: institusi ingin berbenah dari dalam. Namun di sisi lain, muncul anggapan tim internal itu adalah langkah defensif kubu Listyo untuk mengamankan struktur dan loyalis yang selama ini ia bina—warisan dari era Jokowi.
Penunjukan Dofiri sendiri dibaca sebagai sinyal kuat bahwa Prabowo ingin mengendalikan langsung agenda reformasi dari Istana. Dengan reputasi tegas dan senioritasnya (Adhi Makayasa Akpol 1989), Dofiri jelas bukan bagian dari “gerbong Solo” yang membesarkan Listyo.
Di titik inilah ketegangan politik muncul. Apakah Polri benar-benar siap direformasi dari luar, atau justru akan menutup diri lewat tim internal? Situasi ini juga menguji soliditas kekuasaan Prabowo. Jika presiden berhasil mendorong reformasi, ia akan dicitrakan tegas dan berani memutus warisan lama. Tapi jika gagal, publik bisa menilai pemerintahannya hanya sebatas retorika.
Bagi publik, isu ini bukan sekadar soal tarik-menarik jenderal. Reformasi Polri jadi penting karena selama Pemilu 2024 hingga gelombang aksi protes, polisi kerap dituding represif dan terlalu jauh masuk ke ranah politik. Harapan publik jelas: institusi kepolisian harus kembali profesional dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Kini, bola ada di tangan Prabowo dan Listyo. Apakah dua tim reformasi itu akan bersinergi, atau justru berjalan sendiri-sendiri dengan agenda berbeda? Jawaban awalnya bisa terlihat dalam 2–3 pekan ke depan.
(Elisa/Red*)
