CILEGON, WILIP.ID – Proyek pembangunan pabrik petrokimia PT Candra Asri Alkali (CAA), yang digadang-gadang sebagai lokomotif baru industrialisasi Cilegon, kini justru dibayangi oleh kegaduhan sosial. Di balik tembok pabrik yang tengah dibangun, suara kekecewaan warga dan kegelisahan pengusaha lokal mulai bergema. Pemicunya: kontraktor asal Cina, Chengda Engineering Co., Ltd., yang dituding membawa praktik eksklusif dan mengabaikan kearifan lokal.
Akademisi asal Cilegon, Ahmad Munji, menyebut situasi ini sebagai alarm awal terganggunya stabilitas investasi. Ia mengingatkan PT Candra Asri Pacific (CAP) selaku pemilik proyek untuk tidak membiarkan kontraktornya melenggang tanpa kendali. “Proyek sebesar CAA harus steril dari kegaduhan yang bisa merusak kepercayaan publik dan memicu konflik sosial,” kata Munji dalam keterangan tertulis yang diterima Wilip.id, Senin, 12 Mei 2025.
Menurut Munji, tanda-tanda ketimpangan itu sudah tampak: dominasi subkontraktor asal Cina, minimnya keterlibatan pengusaha lokal, serta kekhawatiran akan membludaknya tenaga kerja asing—semua itu menciptakan kecemburuan sosial di tengah tingginya angka pengangguran warga Cilegon.
“Ini bukan semata sentimen anti-asing. Tapi soal sensitivitas terhadap realitas lokal. Ketika warga hanya jadi penonton di tanahnya sendiri, sementara peluang ekonomi justru diboyong ke luar, tentu akan muncul resistensi,” ujar Munji.
Sebelum Chengda masuk, iklim investasi di Cilegon berjalan relatif harmonis. Dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat lokal memiliki ruang dialog yang sehat. Tapi kini, relasi itu retak. Masyarakat merasa ditinggalkan, sementara pengusaha lokal menduga ada praktik eksklusif dalam proses pemilihan subkontraktor—yang diduga kuat hanya membuka peluang bagi sesama entitas bisnis asal Cina.
Dugaan itu diperkuat dengan informasi bahwa Chengda akan membawa “gerbong” mitra-mitra bisnisnya dari negeri asal. Jika benar, maka bukan hanya pengusaha lokal yang tersingkir, tapi juga prinsip keadilan ekonomi yang selama ini diperjuangkan dalam pembangunan nasional.
“Saya mendorong CAP untuk mengevaluasi kemitraannya dengan Chengda. Kalau mereka tak mampu menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, jangan ragu untuk mengambil keputusan strategis,” tegas Munji.
Keresahan bukan hanya datang dari kalangan akademisi. Masyarakat Cilegon juga mulai bersuara. Selain menuntut keterbukaan dalam proyek investasi, warga juga meminta aparat penegak hukum turun tangan menyikapi dugaan praktik premanisme yang mengganggu proses rekrutmen tenaga kerja dan distribusi proyek.
Kritik terhadap Chengda dan seruan untuk bersikap tegas terhadap gangguan sosial dalam proyek ini menjadi pelajaran penting: bahwa investasi tak boleh berjalan dengan kacamata kuda. Ia harus menyapa lokalitas, menyerap tenaga kerja setempat, dan memberi ruang bagi tumbuhnya pengusaha daerah.
Jika tidak, proyek strategis seperti CAA justru bisa berubah menjadi bom sosial yang meledak di tengah kota industri ini—dan itu bukan lagi spekulasi, melainkan keniscayaan yang sedang berlangsung.
(Red*)
