CILEGON, WILIP.ID — Pemerintah Kota Cilegon memasuki babak baru. Wali Kota Cilegon Robinsar resmi merombak barisan elite birokrasi dengan melantik dan merotasi 14 pejabat eselon II, Rabu (4/2/2026). Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa duet kepemimpinan Robinsar–Fajar Hadi Prabowo serius menata ulang mesin pemerintahan agar lebih lincah, presisi, dan berpihak pada rakyat.
Pelantikan yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon itu dihadiri Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo, unsur Forkopimda, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Seluruh proses mutasi telah mengantongi persetujuan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN), menegaskan bahwa rotasi ini bukan langkah politis, melainkan berbasis sistem merit.
“Ini bukan rotasi basa-basi. Semua berbasis asesmen kinerja dan kompetensi. Yang hari ini dilantik adalah pejabat yang kami percaya mampu menjawab tantangan pembangunan,” tegas Robinsar.
Menurut Robinsar, birokrasi bukan panggung seremonial, melainkan ruang kerja yang menuntut kecepatan, integritas, dan keberanian mengambil keputusan.
“Saya ingin semua pejabat bekerja gaspol. Tidak ada lagi waktu untuk beradaptasi terlalu lama. Rakyat butuh hasil,” katanya.
Daftar 14 Pejabat Eselon II yang Dirotasi
Berikut nama-nama pejabat yang mengalami pergeseran posisi dalam penyegaran besar-besaran ini:
- Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan – Achmad Jubaedi menjadi H. Agus Ubaidillah
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik – Sri Widayati menjadi Bambang Hario Bintan
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana – Lia Nurlia Mahatma menjadi Lendy Delyanto
- Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan dan Hukum Agus Ubaidullah menjadi Panca Nugrahestianto Widodo
- Kepala Dinas Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah – Didin Supriatna Maulana menjadi Suhendi
- Asisten Sekretaris Derah Bidang Perekonomian dan Pembangunan – Tunggul Fernando Simanjuntak menjadi Dana Sujaksani
- Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra – Bambang Hario Bintan menjadi Mahmudin
- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah – Suhendi menjadi Damanhuri
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Andriyanti menjadi Didin Supriatna Maulana
- Kepala Dinas Sosial – Daman Huri menjadi Lia Nurlia Mhatma
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja – Novi Yogi Hermawan menjadi Ridwan
- Kepala Dinas Tenaga Kerja – Panca Nugrahestianto Widodo menjadi Sri Widayati
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan – Ahmad Aziz Setia Ade Putra menjadi Achmad Jubaedi
- Staf Ahli Bidang Sosial, SDM Dan Kemasyarakatan – Bambang Hario Bintan menjadi Andrianti
Empat Jabatan Strategis Diisi Pelaksana Tugas
Selain pelantikan pejabat definitif, Pemkot Cilegon juga menunjuk empat pelaksana tugas (Plt) untuk menjaga kesinambungan pemerintahan:
- Plt Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian – Ridwan menjadi Novi Yogi Hermawan
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah – Dana Sujaksani menjadi Tunggul Simanjuntak Fernando
- Inspektur – Mahmudin menjadi Syafrudin
- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah -Lendy Delyanto menjadi Ratu Robiatul Alawiyah
Kepala BKPSDM Kota Cilegon, Joko Purwanto, menegaskan bahwa seluruh proses mutasi telah melalui evaluasi kinerja, uji kompetensi, serta persetujuan BKN.
“Ini bagian dari reformasi manajemen SDM agar birokrasi lebih profesional dan adaptif,” ujarnya.
14 Pejabat Tetap Dipertahankan
Di tengah gelombang rotasi, 14 pejabat eselon II tetap dipercaya menduduki posisi lamanya, antara lain:
Syafrudin (Asda III), Ahmad Aziz Setia Ade Putra (Staf Ahli), Joko Purwanto (BKPSDM), Agus Zulkarnain (Diskominfo), Heri Mardiana (Sekretaris DPRD), Eva Syarifah (Disdukcapil), Hayati Nufus (DPMPTSP), Dendi (PUPR), Heri Suheri (Dishub), Ratih Purnamasari (Dinkes), Sakri Jasiman (Disporapar), Heni Anita Susila (Disdikbud), Ismatullah (Perpustakaan dan Arsip), dan Sabri (DLH).
Dengan komposisi baru ini, Robinsar berharap birokrasi Pemkot Cilegon tak lagi berjalan biasa-biasa saja. Ia menuntut setiap pejabat menjadi motor perubahan—bukan sekadar pengisi jabatan.
“Pemerintah harus hadir cepat, tepat, dan berani. Itulah makna amanah,” kata Robinsar.
Di tengah tantangan pembangunan dan tuntutan publik yang kian tinggi, perombakan ini menjadi taruhan penting: apakah Cilegon akan melaju lebih kencang, atau kembali terjebak di jalur lambat birokrasi.
(Has/Red*)
