JAKARTA, WILIP.ID – Pengurus Besar Al-Khairiyah (PB Al-Khairiyah) memperkuat langkah konsolidasi kelembagaan dengan melakukan audiensi bersama Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal PB Al-Khairiyah, H. Ahmad Munji, dan diterima oleh perwakilan Bina Haji, Salamun. Audiensi ini menjadi ruang dialog strategis terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah nasional.
Dalam pertemuan itu, Ahmad Munji menyampaikan aspirasi agar warga Al-Khairiyah dapat berpartisipasi dalam proses rekrutmen petugas haji. Menurutnya, pelibatan unsur organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis pendidikan dan dakwah kuat dapat menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan pelayanan kepada jemaah.
“Al-Khairiyah memiliki jaringan dan sumber daya manusia yang siap berkontribusi. Kami berharap ada ruang partisipasi sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Tak hanya itu, PB Al-Khairiyah juga mendorong agar kementerian memfasilitasi partisipasi lembaga haji dan umrah Al-Khairiyah dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sinergi kelembagaan dinilai penting untuk memperkuat tata kelola sekaligus menjaga standar pelayanan.
Pihak Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyambut baik aspirasi tersebut. Ruang kolaborasi terbuka, termasuk dalam aspek pembinaan pengurus Al-Khairiyah dari tingkat wilayah hingga daerah.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pemahaman regulasi menjadi fokus utama. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan haji dan umrah memiliki kompetensi serta integritas yang memadai.
Audiensi juga menyinggung pentingnya tata kelola yang profesional dan transparan di sektor keagamaan, sejalan dengan agenda reformasi pelayanan publik nasional.
Dalam kesempatan tersebut, PB Al-Khairiyah turut menyampaikan dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada aspek penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Organisasi ini berharap dapat dilibatkan dalam perumusan kebijakan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sehingga aspirasi umat melalui jaringan Al-Khairiyah dapat tersalurkan secara konstruktif.
Audiensi ini menjadi titik awal penguatan kemitraan antara PB Al-Khairiyah dan Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Pesannya jelas: penyelenggaraan haji dan umrah bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan layanan publik berskala global yang menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan kolaborasi multipihak.
Dengan sinergi kelembagaan yang lebih erat, diharapkan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia semakin optimal—berorientasi pada kenyamanan, keamanan, dan kepastian regulasi.
(Pis/Red*)
