JAWA TIMUR, WILIP.ID — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada Nahdlatul Ulama (NU). Ia mengakui masih banyak sekolah dan pesantren di bawah naungan NU yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, khususnya dukungan teknologi pembelajaran.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Di hadapan para kiai dan peserta Muktamar NU, Prabowo secara terbuka mengakui masih adanya ketimpangan fasilitas pendidikan antara sekolah negeri dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan NU.
“Saya mau minta maaf kepada Nahdlatul Ulama. Minta maaf karena saya baru tahu bahwa layar interaktif panel, banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang belum menerima,” kata Prabowo.
Pengakuan tersebut menjadi sorotan. Sebab, persoalan fasilitas pendidikan bukan sekadar urusan perangkat pembelajaran, tetapi menyangkut kualitas dan pemerataan kesempatan belajar bagi jutaan anak yang menempuh pendidikan di lembaga-lembaga berbasis masyarakat.
Prabowo menyebut belum tersalurkannya layar interaktif panel ke sekolah dan pesantren NU berkaitan dengan persoalan administrasi.
Ia juga menegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat sepenuhnya disalahkan atas persoalan tersebut. Menurut Prabowo, terdapat pembagian kewenangan antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Agama.
“Mendikdasmen, beliau tidak salah karena Mendikdasmen mengurus sekolah-sekolah negeri. Sekolah-sekolah di bawah NU diurus oleh Menteri Agama,” ujar Prabowo.
Namun, pemerintah tidak ingin persoalan birokrasi tersebut berujung pada ketertinggalan fasilitas pendidikan di lingkungan NU.
Prabowo memastikan seluruh ruang kelas sekolah-sekolah NU akan mendapatkan layar interaktif panel.
“Tidak ada masalah, walaupun terlambat semua ruang kelas sekolah-sekolah NU akan menerima layar interaktif sama dengan semua sekolah negeri,” tegasnya.
Prabowo bahkan memberikan skema yang cukup agresif. Jika sebelumnya sekolah negeri telah mendapatkan satu layar interaktif untuk setiap ruang kelas, tahun ini pemerintah berencana menambah tiga layar.
Sementara untuk sekolah-sekolah NU, pemerintah menjanjikan empat layar interaktif.
“Tahun yang lalu semua sekolah negeri terima satu layar, satu ruang kelas. Tahun ini sekolah-sekolah negeri semuanya akan menerima tambahan tiga. Tapi NU segera akan menerima langsung empat,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah mulai melihat persoalan pendidikan NU bukan sebagai urusan administratif semata, tetapi sebagai bagian dari agenda pemerataan pendidikan nasional.
Pesantren dan sekolah NU selama ini menjadi bagian penting dalam mencetak sumber daya manusia. Karena itu, ketimpangan sarana pendidikan berpotensi menjadi persoalan serius jika tidak segera ditangani.
Permintaan maaf Presiden Prabowo akhirnya menjadi pengakuan terbuka bahwa masih ada pekerjaan rumah pemerintah dalam memastikan seluruh lembaga pendidikan mendapatkan fasilitas yang setara.
Kini tantangannya adalah memastikan janji tersebut tidak berhenti di podium Muktamar.
Sebab bagi sekolah dan pesantren NU, yang dibutuhkan bukan sekadar pengakuan bahwa mereka tertinggal, melainkan fasilitas pendidikan yang benar-benar hadir di ruang kelas dan bisa langsung digunakan oleh para siswa.
(Has/Red*)
