CILEGON, WILIP.ID — Diskusi virtual bertema “Pembangunan Pemuda dan Daerah Kota Cilegon” digelar oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Kota Cilegon dalam rangka refleksi momentum Sumpah Pemuda, Kamis (30/10/2025). Dalam forum tersebut, para narasumber menyoroti minimnya wadah pemberdayaan pemuda hingga kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Cilegon.
Ahmad Haryani, salah satu narasumber kepemudaan, menilai Pemkot Cilegon belum memiliki arah kebijakan jelas terkait pembangunan pemuda.
“Tidak ada wadah khusus pemberdayaan pemuda, bahkan gedung pemuda juga belum ada. Padahal ini mendesak untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” ujarnya.
Haryani berharap Wali Kota dan Ketua DPRD Cilegon yang saat ini berasal dari generasi muda mampu berkolaborasi membangun ekosistem pemuda yang produktif. Ia juga mendorong adanya regulasi kepemudaan melalui Perda maupun Perwal, serta pendataan seluruh organisasi kepemudaan melalui Kesbangpol.
Lebih jauh, Haryani menyoroti polemik pengunduran diri Direktur Utama BPR Syariah Cilegon Mandiri (BPRSCM).
“Pengunduran ini harus dievaluasi karena berdampak pada kerugian dan penurunan level perusahaan. Kejaksaan perlu turun menyelidiki,” tegasnya.
Aktivis mahasiswa yang juga kader HMI, TB Rizki Andika, menyebut pembangunan infrastruktur di Cilegon stagnan. Kondisi diperburuk oleh defisit anggaran 2025 yang membuat pembangunan berjalan tersendat.
“Banyak kegiatan dinas justru dilakukan di luar kota. Kalau rapat saja keluar kota, bagaimana PAD mau meningkat?” kritiknya.
Rizki menilai Pemkot harus lebih fokus memperbaiki jalan lingkungan dan melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) sebagai pemerataan pembangunan wilayah.
Akademisi ekonomi dan sosial, Saiful Bahri, mendesak percepatan revitalisasi BUMD agar mampu memberikan kontribusi besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Izin instalasi perumahan harus melalui PDAM untuk mendorong pemasukan daerah. Pelabuhan Warnasari harus segera jalan dan melibatkan pemuda lokal,” jelasnya.
Saiful juga meminta penataan serius terhadap tata kelola keuangan BPRSCM sebagai bank syariah milik daerah.
Ia menyinggung kondisi Cilegon yang merupakan kota industri padat modal, namun tak otomatis menjamin serapan tenaga kerja bagi warga lokal.
“Berbeda dengan daerah industri padat karya seperti Bandung. Cilegon harus mulai mengembangkan sektor padat karya agar penyerapan tenaga kerja lokal lebih luas,” pungkasnya.
Kesimpulan Diskusi Forum sepakat bahwa:
1. Cilegon memerlukan regulasi dan fasilitas pemberdayaan pemuda
2. Infrastruktur dan kebijakan anggaran perlu lebih tepat sasaran
3. BUMD Cilegon harus direvitalisasi untuk mendorong PAD
4. Pelibatan pemuda lokal dalam ekonomi strategis dianggap wajib
Momentum Sumpah Pemuda ini pun menjadi refleksi bahwa pembangunan pemuda dan ekonomi daerah belum berjalan optimal di Kota Baja.
(Elisa/Red*)
