CILEGON, WILIP.ID – Di hari ke-83 masa kepemimpinannya, Wali Kota Cilegon tampaknya tak ingin membiarkan ruang kelas runtuh lebih dulu sebelum diperbaiki. Pemerintah Kota menggandeng kalangan akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) untuk turun langsung ke sekolah-sekolah negeri, memeriksa kondisi bangunan yang selama ini nyaris luput dari perhatian.
Selama dua pekan, tim dari Fakultas Teknik Sipil Untirta bersama puluhan mahasiswa melakukan survei lapangan. Mereka menyambangi 181 sekolah negeri di seluruh penjuru kota: 16 TK Negeri, 149 SD Negeri, dan 16 SMP Negeri. Hasilnya: 25 sekolah ditemukan dalam kondisi rusak berat. Tiga sekolah tergolong rusak sedang, dan sisanya—sebanyak 144 sekolah—mengalami kerusakan ringan.
Data ini diumumkan dalam rapat resmi pada Kamis, 17 April 2025, yang dihadiri Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta jajaran perencana di Bappeda. Raut wajah para pejabat terlihat tegang mendengar paparan hasil survei: satu TK Negeri rusak berat, 21 SD rusak berat, dan tiga SMP dalam kondisi serupa. Sementara 15 TK, 125 SD, dan 13 SMP lainnya mengalami kerusakan ringan.
“Kerusakan ringan bukan berarti bisa diabaikan,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Heni Anita Susila, Selasa (22 April 2025) “Dalam kondisi tertentu, rusak ringan bisa menjadi ancaman jika tidak segera ditangani.”
Survei ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tapi lebih dari sekadar program, langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah baru dalam menata ulang infrastruktur pendidikan. Kota Cilegon selama ini lebih dikenal sebagai kawasan industri. Namun di balik pabrik-pabrik baja dan cerobong asap, sekolah-sekolah di sudut kota ini diam-diam rapuh—baik secara fisik maupun layanan.
Di beberapa sekolah, siswa masih belajar di ruang kelas yang dindingnya retak dan plafonnya berlubang. Ada bangunan yang kusennya lapuk, tangga berderit, hingga sanitasi yang tak memadai. Kondisi ini tentu jauh dari cita-cita pendidikan yang aman dan nyaman.
Bagi Bunda Heni sapaan akrab Heni Anita Susila pemetaan ini bukan akhir. Data akan diinput ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menjadi acuan nasional. Dari situ, pemerintah pusat bisa mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk perbaikan sekolah. “Kalau datanya tidak akurat, kita bisa kehilangan peluang bantuan dari pusat,” katanya.
Langkah ini juga akan jadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan anggaran tahun depan. Pemerintah Kota ingin memastikan bahwa investasi pendidikan tak lagi dibangun atas asumsi, melainkan kebutuhan riil di lapangan.
Dalam dokumen visi-misinya, Wali Kota menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama. Tapi membangun kualitas tak bisa dimulai dari ruang kelas yang bocor. Sebelum berbicara tentang mutu guru atau kurikulum, ada baiknya memastikan dulu bahwa atap sekolah tidak runtuh, dan anak-anak bisa belajar tanpa takut tembok ambruk.
Pemetaan ini barangkali bukan program yang populer. Tak terlihat megah seperti peresmian gedung atau proyek mercusuar. Tapi inilah fondasi yang sejati. Menyisir satu per satu bangunan sekolah yang selama ini diam-diam menyimpan bahaya. Dan itu, dalam politik pemerintahan yang kerap gemar pencitraan, adalah langkah yang patut dihargai.
Seratus hari pertama ini menjadi pembuka: bahwa membenahi kota bisa dimulai dari ruang kelas yang retak.
(Red*)
