CILEGON, WILIP.ID – Sejumlah tokoh masyarakat Kota Cilegon menggelar diskusi untuk membahas permasalahan dugaan penyerobotan lahan laut di kawasan pesisir Cilegon. Pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 28 Januari 2025, di Warung Kopi Krakatau Junction ini bertujuan untuk mengungkap potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari praktik penyerobotan lahan yang dapat merusak lingkungan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Dalam diskusi tersebut, Haji Rebudin, salah satu tokoh masyarakat, menyampaikan bahwa penyerobotan lahan laut telah terjadi di beberapa titik strategis, yang berdampak buruk terhadap ekosistem laut yang kaya akan sumber daya alam. Ia menyoroti maraknya pembangunan yang tidak memperhatikan keberlanjutan alam dan kehidupan masyarakat pesisir, yang sering kali terabaikan.
“Penyerobotan ini mengancam kehidupan nelayan yang bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan mereka. Selain itu, potensi ekowisata yang ada di Cilegon juga berisiko terganggu,” ujar Haji Rebudin.
Para peserta diskusi lainnya juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap berkurangnya luas area laut yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan, seiring dengan masuknya investasi dan pembangunan proyek yang tidak ramah lingkungan. Mereka mendesak pemerintah dan pihak berwenang untuk lebih tegas dalam menangani masalah ini dan melakukan penertiban terhadap aktivitas yang merusak kelestarian laut.
Menjaga Kekayaan Alam Laut Cilegon
Kota Cilegon, yang terletak di pesisir selatan Provinsi Banten, dikenal dengan kekayaan alam lautnya yang melimpah. Laut Cilegon tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi nelayan, tetapi juga menyimpan potensi wisata dan sumber daya alam yang sangat berharga. Namun, potensi ini terancam oleh dugaan penyerobotan lahan laut yang marak dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam diskusi tersebut, para tokoh masyarakat juga menyoroti adanya proyek pembangunan di kawasan pesisir yang berpotensi merusak ekosistem laut.
Seperti halnya yang saat ini sedang tranding yakni pembangunan proyek Strategis Nasional (PSN) di Banten Utara, yang dikhawatirkan akan mengalihkan penggunaan lahan pesisir untuk keperluan industri.
“Investasi memang penting, tetapi harus dipastikan tidak mengorbankan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir dan nelayan yang sudah bertahun-tahun menggantungkan hidupnya dari laut,” tegas Haji Rebudin.
Selain itu, diskusi juga menyebutkan bahwa terdapat perusahaan BUMD di Cilegon, seperti Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), yang memanfaatkan lahan pesisir.
Sementara itu, perwakilan dari unsur ulama, Ustadz Sunardi, mengingatkan bahwa keberadaan oligarki penguasa yang menguasai wilayah pesisir bisa berisiko bagi generasi mendatang.
“Kita harus belajar dari pengalaman yang terjadi di Banten, khususnya di Tangerang. Jangan sampai kejadian serupa terjadi di Cilegon,” ungkapnya.
Mendukung Investasi yang Berkelanjutan
Meskipun diskusi ini menyoroti kekhawatiran terhadap dampak buruk investasi terhadap laut dan masyarakat pesisir, Haji Rebudin menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak investasi yang masuk ke Cilegon. Namun, ia menekankan pentingnya pembangunan yang tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Kami mendukung investasi yang bisa meningkatkan ekonomi Cilegon, seperti pembangunan Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Tetapi, kita harus memastikan bahwa investasi tersebut membawa manfaat bagi masyarakat pesisir dan tidak merusak ekosistem laut,” tambahnya.
Penting bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan investasi dan pelestarian lingkungan.
Masyarakat berharap agar kebijakan yang diambil bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, serta menjaga kelestarian alam laut Cilegon untuk generasi yang akan datang.
