CILEGON, WILIP.ID – Peringatan Hari Disabilitas Nasional–Internasional di Ciplaz Ramayana Cilegon, Kamis (11/12/2025), menjadi ruang penting bagi penyandang disabilitas di Kota Cilegon untuk menyampaikan tuntutan mereka. Salah satu yang paling mengemuka adalah kebutuhan regulasi daerah yang secara tegas melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas.
Ketua Disabilitas Cilegon, Bambang Mintarso, menyampaikan langsung harapan itu di hadapan Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo.
“Kami berharap eksekutif dan legislatif segera mengesahkan regulasi agar ada kesetaraan bagi disabilitas,” ujar Bambang.
Menurutnya, ketiadaan payung hukum membuat kelompok difabel masih sulit mendapatkan akses yang adil dalam banyak aspek—mulai dari fasilitas publik, pendidikan inklusif, hingga ruang ekspresi di tengah masyarakat.
Bambang menegaskan bahwa penyandang disabilitas di Cilegon tidak hanya butuh perhatian simbolis, tetapi kepastian kebijakan yang menjamin hak mereka.
“Kami ingin bisa tampil, berbaur, rekreasi bareng, olahraga bareng, bahkan senam pagi di alun-alun. Hak-hak itu harus diatur jelas agar tidak sekadar wacana,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, menegaskan bahwa pemerintah daerah sedang mempersiapkan langkah konkret, salah satunya pemindahan Taman Layak Anak ke kawasan Alun-Alun Kota Cilegon.
Menurut Fajar, alun-alun dipilih karena lebih representatif dan mudah diakses oleh semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas.
“Kami ingin ada ruang yang benar-benar ramah untuk anak, termasuk anak-anak disabilitas. Bukan hanya indah secara tampilan, tapi juga bermanfaat,” ungkapnya.
Ruang baru itu disebut akan mencakup fasilitas belajar, area bermain inklusif, hingga ruang untuk berkarya dan berekspresi. Fajar menekankan bahwa ruang publik harus menjadi tempat yang inklusif, bukan sekadar ornamen kota.
Peringatan Disability Day kali ini menyoroti satu pesan besar: kesetaraan tidak bisa terwujud tanpa regulasi dan ruang publik yang benar-benar inklusif.
Para pendamping, orang tua, hingga komunitas disabilitas menilai bahwa kehadiran pemerintah dalam acara tersebut adalah sinyal positif. Namun mereka menegaskan bahwa kehadiran saja tidak cukup — diperlukan kebijakan dan anggaran yang mendukung.
Sementara itu, rencana penataan Taman Layak Anak di alun-alun disebut menjadi salah satu langkah awal untuk menciptakan ruang yang lebih mudah diakses dan ramah bagi semua.
Acara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa inklusi bukan hanya seremonial, tetapi tugas jangka panjang yang menuntut keberanian politik dan keberpihakan nyata.
(Pis/Red*)
