CILEGON, WILIP.ID – Pemerintah Kota Cilegon kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta pejabat fungsional. Kegiatan tersebut digelar di Aula Setda Kota Cilegon, Jumat (24/04), sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Wali Kota Cilegon, Robinsar, menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan langkah strategis untuk mendorong efektivitas kerja perangkat daerah.
“Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pejabat yang dilantik hari ini diharapkan membawa energi baru dan mampu meningkatkan kinerja organisasi,” ujar Robinsar.
Rotasi jabatan di level pimpinan tinggi pratama menjadi sorotan dalam pelantikan tersebut. Hayati Nufus yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kini dipercaya memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sementara itu, Eva Syarifah bergeser dari Disdukcapil ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
Perubahan ini dinilai sebagai bagian dari strategi penataan birokrasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik yang dinamis.
Robinsar juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya atas kontribusi yang telah diberikan. Ia berharap pengalaman yang dimiliki dapat menjadi bekal dalam menjalankan amanah baru.
“Kami percaya integritas dan pengalaman yang dimiliki akan menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masing-masing perangkat daerah,” katanya.
Selain pejabat eselon II, pelantikan juga mencakup puluhan pejabat fungsional yang dinilai memiliki peran krusial dalam mendukung kinerja teknis di lapangan.
Wali kota menekankan bahwa pengangkatan pejabat fungsional bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan kebutuhan riil organisasi. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dan bekerja secara maksimal.
“Pahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikan pelayanan terbaik agar kebutuhan di setiap OPD dapat terpenuhi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para kepala OPD untuk tidak menyia-nyiakan potensi sumber daya manusia yang telah melalui proses seleksi dan uji kompetensi.
“Pegawai yang dilantik ini hasil dari proses panjang. Manfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon, Joko Purwanto, mengungkapkan bahwa total terdapat 37 pejabat fungsional yang dilantik.
Dari jumlah tersebut, 15 orang berasal dari DPMPTSP yang mengalami penyesuaian nomenklatur jabatan. Selain itu, terdapat satu tenaga pendidik dan 21 analis pertama yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah, termasuk perencana di Bappeda dan tenaga medis di Dinas Kesehatan.
“Perubahan ini sebagian besar merupakan penyesuaian nomenklatur jabatan, agar selaras dengan regulasi dan kebutuhan organisasi,” jelas Joko.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah reformasi birokrasi yang terus didorong Pemerintah Kota Cilegon. Namun, lebih dari sekadar seremonial, publik menaruh harapan pada implementasi nyata di lapangan.
Peningkatan pelayanan, transparansi, serta profesionalitas aparatur menjadi indikator utama keberhasilan rotasi ini. Tanpa itu, pergeseran jabatan hanya akan menjadi rutinitas administratif tanpa dampak signifikan.
Dengan komposisi baru ini, Pemerintah Kota Cilegon dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa penyegaran birokrasi mampu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
(Has/Red*)
