Oleh: M. Ibrohim Aswadi
Pengamat Kebijakan Publik
Cilegon terlalu lama dipuji sebagai kota industri. Cerobong pabrik menjulang, investasi datang silih berganti, kawasan industri terus berkembang, dan angka pertumbuhan ekonomi kerap dijadikan bukti bahwa kota ini bergerak ke depan. Tetapi di balik kebanggaan itu, ada pertanyaan yang seharusnya mengusik kesadaran kita bersama: siapa yang sesungguhnya paling siap menikmati pertumbuhan industri di Cilegon?
Pertanyaan ini penting karena pembangunan industri tidak otomatis identik dengan pembangunan manusia. Pabrik bisa berdiri megah, modal bisa mengalir deras, dan kawasan industri bisa meluas dari tahun ke tahun. Namun bila tenaga kerja lokal tidak disiapkan secara serius, maka warga Cilegon hanya akan menjadi penonton di halaman rumahnya sendiri. Mereka tinggal di kota industri, tetapi tidak menjadi pelaku utama di dalamnya.
Di titik inilah persoalan Cilegon menjadi terang. Selama ini, orientasi pembangunan terlalu sering berhenti pada urusan fisik: investasi masuk, pabrik berdiri, lahan industri bertambah, dan serapan ekonomi tercatat. Sementara urusan yang jauh lebih mendasar—yakni menyiapkan sumber daya manusia lokal agar mampu mengisi kebutuhan industri—sering berjalan di belakang, bahkan tertinggal. Akibatnya, jurang antara pertumbuhan industri dan kesiapan tenaga kerja lokal tetap menganga.
Padahal, Cilegon bukan kota kecil yang baru merintis industrialisasi. Kota ini telah lama hidup dengan denyut industri baja, kimia, energi, logistik, dan manufaktur. Artinya, kebutuhan akan tenaga kerja terampil, operator andal, teknisi kompeten, hingga supervisor yang memahami kultur industri modern bukanlah hal baru. Yang justru aneh adalah ketika kota sebesar Cilegon masih belum memiliki desain besar dan terintegrasi untuk mencetak SDM lokal yang benar-benar siap kerja.
Karena itu, gagasan membangun sekolah vokasi berbasis industri bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak. Bahkan, jika ingin jujur, ini sudah seharusnya menjadi agenda prioritas Pemerintah Kota Cilegon. Kota industri semestinya tidak hanya sibuk mengurus investasi, tetapi juga wajib memastikan bahwa industri yang tumbuh memberi ruang sebesar-besarnya bagi anak-anak daerah untuk masuk, berkembang, dan naik kelas di dalamnya.
Sekolah vokasi berbasis industri menawarkan jawaban yang lebih konkret dibanding sekadar retorika penyerapan tenaga kerja lokal. Konsepnya sederhana, tetapi dampaknya bisa besar: pendidikan disusun bukan berdasarkan asumsi birokrasi, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata dunia industri. Kurikulum tidak boleh lagi berjarak dengan realitas pabrik. Ruang kelas tidak cukup hanya berisi teori. Praktik kerja, magang, sertifikasi profesi, dan keterlibatan langsung perusahaan harus menjadi bagian inti dari sistem pendidikan itu.
Dengan model seperti itu, lulusan tidak lagi dilepas ke pasar kerja dengan modal ijazah semata, melainkan dengan kompetensi yang memang dibutuhkan industri. Mereka tahu ritme kerja pabrik, memahami standar keselamatan, terbiasa dengan teknologi produksi, dan memiliki sertifikasi yang relevan. Dunia usaha pun tidak perlu terus-menerus mengeluhkan minimnya tenaga kerja siap pakai, karena sejak awal mereka ikut membentuk kualitas lulusan yang akan direkrut.
Di sinilah tanggung jawab industri harus ditegaskan. Selama ini, perusahaan kerap datang ke daerah dengan membawa narasi investasi, pertumbuhan, dan kontribusi ekonomi. Itu tentu penting. Namun tanggung jawab sosial industri tidak boleh berhenti pada program seremonial atau bantuan-bantuan karitatif yang sesekali dipublikasikan. Di kota industri seperti Cilegon, kontribusi paling strategis justru adalah ikut membangun sistem yang melahirkan SDM unggul lokal.
Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Cilegon semestinya tidak hanya berpikir tentang produksi dan ekspansi bisnis, tetapi juga tentang regenerasi tenaga kerja di wilayah tempat mereka tumbuh. Mereka harus duduk bersama pemerintah daerah, sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi, dan Balai Latihan Kerja untuk merancang kebutuhan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan industri hari ini dan beberapa tahun ke depan. Tanpa itu, relasi antara industri dan masyarakat lokal akan selalu pincang: pabrik berkembang, tetapi kualitas tenaga kerja lokal berjalan lambat.
Pemerintah Kota Cilegon karena itu tidak cukup hanya berperan sebagai regulator administratif. Pemerintah harus tampil sebagai orkestrator utama. Ia perlu menginisiasi forum kolaborasi permanen antara perusahaan, pengelola kawasan industri, dunia pendidikan, dan lembaga pelatihan kerja. Forum ini tidak boleh berhenti sebagai rapat-rapat simbolik, melainkan harus menghasilkan peta jalan pembangunan sekolah vokasi berbasis industri yang jelas, terukur, dan bisa dieksekusi.
Peta jalan itu setidaknya harus menjawab beberapa hal mendasar. Klaster industri apa saja yang menjadi prioritas? Kompetensi apa yang paling dibutuhkan di masing-masing sektor? Berapa kebutuhan tenaga kerja dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan? Bagaimana skema pembiayaan pendidikan vokasi? Siapa yang bertanggung jawab menyediakan instruktur, peralatan praktik, dan program sertifikasi? Berapa target serapan lulusan di tiap perusahaan atau kawasan industri? Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, wacana vokasi hanya akan menjadi jargon yang terdengar bagus di ruang seminar tetapi tak terasa di lantai pabrik.
Lebih dari itu, pembangunan sekolah vokasi berbasis industri juga harus dilihat sebagai strategi sosial-ekonomi jangka panjang. Ia bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga soal pengangguran, kemiskinan, mobilitas sosial, dan masa depan kelas menengah lokal di Cilegon. Setiap anak muda Cilegon yang memperoleh akses pada pendidikan vokasi berkualitas sejatinya sedang diberi peluang untuk keluar dari lingkaran ketidakpastian kerja. Setiap lulusan yang terserap industri berarti satu keluarga memiliki harapan ekonomi yang lebih kuat. Dan setiap tenaga kerja lokal yang mampu naik dari operator menjadi teknisi, supervisor, bahkan manajer, sesungguhnya sedang mempertegas bahwa industrialisasi bisa menjadi alat pemerataan, bukan sekadar mesin pertumbuhan.
Cilegon membutuhkan keberanian untuk mengubah cara pandang. Kota ini tak boleh terus merasa cukup hanya karena pabrik terus berdiri. Ukuran keberhasilan pembangunan industri semestinya tidak hanya dihitung dari besarnya investasi atau luasnya kawasan industri, tetapi juga dari seberapa besar anak-anak Cilegon mendapatkan tempat terhormat di dalam rantai nilai industri itu. Bila warga lokal tetap tersisih dari kompetisi kerja di kotanya sendiri, maka ada yang keliru dalam arah pembangunan kita.
Sudah waktunya Cilegon berhenti sekadar menjadi kota tempat industri berdiri. Cilegon harus naik kelas menjadi kota yang secara sadar membangun manusianya agar mampu menguasai industri tersebut. Cerobong pabrik memang penting sebagai simbol pertumbuhan. Tetapi masa depan kota ini sesungguhnya akan ditentukan oleh satu hal yang lebih mendasar: apakah kita serius menyiapkan manusia Cilegon untuk menjadi tuan rumah di rumah industrinya sendiri.
