Sebuah Esai Naratif tentang Kuasa dan Marwah.
Oleh: Mang Wayut
Pagi itu, Kota Cilegon terbangun dengan kabar yang sama tuanya dengan cerita tentang birokrasi itu sendiri: mutasi.
Pengumuman itu turun jam 09:00. Tiga baris. Kering. Prosedural. “Mutasi-rotasi ini lumrah dan sesuai aturan”. Kata itu keluar dari mulut Wali Kota Robinsar saat berpidato, menembus koran, layar HP, dan warung kopi.
Lumrah. Sebuah kata yang di KBBI berarti biasa. Tapi di lidah rakyat, kata itu rasanya seperti pintu yang dibanting tanpa permisi.
Di gedung DPRD, jam 09:07, Ketua DPRD Rizki Khairul Ichwan meletakkan koran di meja. Ia tidak marah. Ia hanya diam. Diam itu lebih berisik dari teriakan.
Di sebelah ruangan kantornya, kursi Sekretaris DPRD, kursi yang selama ini jadi jembatan antara ruang sidang DPRD dengan ruang kerja Wali Kota, kosong. Bukan karena orangnya dicopot. Tapi karena caranya dicopot tanpa sepatah kata pun.
“Itu prosedural,” gumam salah satu staf Pemkot siang itu.
“Gak bisa begitu. Ini menyangkut marwah lembaga,” debat seorang staf DPRD di sebelahnya.
Dua kata, prosedural dan marwah. Dua dunia. Dua kebenaran yang saling menolak berjabat-tangan.
Hari pertama berlalu dengan perang kata. Robinsar berlindung dibalik kata “hak prerogatif”. Rizki menjawab dari kejauhan “penghormatan atas kelembagaan”.
Wakil Wali Kota, Fajar, yang sempat terpeleset, menantang publik “cari bukti sendiri”, menarik napas panjang dan berkata: “DPRD itu sejajar, bukan lebih rendah”. Kalimat terakhir itu seperti air dingin di atas bara. Tapi bara di hati Rizki belum padam.
Malam itu, jam 22:17, Rizki duduk sendiri di taman halaman rumahnya. Di depan layar ponselnya, mengetik huruf demi huruf di story WA-nya: “Etika dalam membangun hubungan antar-lembaga seharusnya menjadi pondasi penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan.”
Pondasi. Kata yang berat. Karena semua orang tahu: rumah boleh megah, tapi kalau pondasinya retak, atapnya pasti bocor. Yang basah kuyup bukan pejabatnya… akan tetapi: Rakyat Cilegon.
Konflik mengeras. Media mengendus-endus bau “retak”. Rakyat Cilegon riuh rendah saling bertikai di grup-grup WA, di media sodlsial. Mereka menulis “Semua gila kuasa”.
Terpisah hanya beberapa kilometer, dua orang yang sama-sama mencintai Cilegon, duduk di tempat yang berbeda, dengan ego yang sama tingginya. Ego yang dibalut hasrat jiwa muda.
“Aku benar karena aturan ada di tanganku,” Robinsar bergumam dalam hatinya.
Rizki masih memandang layar ponselnya, mengintip siapa saja yang melihat story WA-nya, diam membisu dengan rahang mengatup.
Keduanya masih larut dalam ego anak muda dalam pusaran kekuasaan. Semuda itu keduanya harus menanggung beban tongkat aturan. Tongkat aturan ketatanegaraan. Aturan tanpa rasa jadi tiran. Rasa tanpa aturan jadi anarki.
Hari kedua, ketiga, keempat… kursi Sekwan itu tetap kosong. Kosong secara fisik, tapi penuh sesak secara simbolik.
Setiap rapat, setiap pembahasan anggaran, setiap pembicaraan tentang Cilegon, bayangan kursi kosong itu hadir. Ia menjadi saksi bisu bahwa komunikasi adalah oksigen demokrasi. Sekali oksigen dipotong, semua orang sesak napas. Termasuk yang memotongnya.
Orang-orang mulai memilih kubu. Tapi sedikit yang bertanya: sebenarnya, apa yang telah hilang di Kota ini?
Jawabnya sederhana: sebuah undangan ngopi seminggu atau seharu sebelum pengumuman mutasi itu. Lima belas menit. Satu kalimat: “Pak Ketua, saya mau geser Sekwan. Biar kita sejajar langkahnya.”
Itu saja.
Bukan izin bukan persetujuan. Hanya pemberitahuan. Karena dalam politik, dihargai kadang lebih penting daripada disetujui.
Konflik ini lalu menjadi legenda kecil. Mahasiswa menjadikannya studi kasus. Dosen menjadikannya bahan kuliah. Wartawan menjadikannya headline. Semua orang berdebat siapa menang, siapa kalah. Robinsar memegang legalitas, Rizki memegang legitimasi. Skor imbang. Tapi Kota yang menanggung luka.
Dua kursi di ruang rapat DPRD. Satu kursi Wali Kota. Satu kursi Ketua DPRD. Di antara keduanya, ada secangkir kopi yang masih mengepul. Tapi kursinya kosong.
Jadi siapa yang menang? Siapa yang kalah?
Tidak ada.
Yang ada hanya kursi kosong. Kursi yang seharusnya diisi oleh sebuah percakapan. Kursi yang mengingatkan kita semua: di ujung kuasa, yang paling mahal bukan tanda tangan. Tapi keberanian mengetuk pintu sebelum masuk.
Karena sejarah tidak mencatat siapa yang paling benar menurut aturan. Sejarah hanya mencatat siapa yang paling beradab ketika memegang kuasa.
Dan Cilegon… masih menunggu secangkir kopi itu disajikan.
Tamat.
