CILEGON, WILIP.ID – Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) semakin memperkuat langkah dalam menghadapi gugatan perselisihan hubungan industrial. Memasuki sidang kelima, SKKS menyatakan optimistis mampu membuktikan argumentasi hukumnya sekaligus memperjuangkan hak sembilan karyawan yang terdampak perkara tersebut.
Dalam persidangan kelima yang digelar Rabu (18/11/2026), agenda difokuskan pada penyerahan dokumen dan alat bukti dari masing-masing pihak. SKKS mengungkapkan telah menyerahkan sebanyak 57 dokumen sebagai bagian dari upaya membantah dalil gugatan perusahaan.
Sekretaris Jenderal SKKS, Fajar Wahyu Nugroho, menegaskan bahwa proses hukum masih panjang. Setelah tahap pembuktian dokumen, persidangan akan berlanjut pada pemeriksaan saksi, penyampaian kesimpulan, hingga putusan majelis hakim.
“Perjalanan masih panjang. Setelah ini ada pemeriksaan saksi, kemudian kesimpulan, baru majelis hakim memberikan putusan. Kami sangat optimistis majelis hakim akan memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya berdasarkan fakta persidangan,” ujar Fajar.
Menurutnya, optimisme SKKS didasarkan pada sejumlah bukti yang telah disiapkan, terutama terkait dalil perusahaan mengenai alasan efisiensi.
“Pembuktian yang membuat kami optimistis salah satunya berkaitan dengan gugatan tentang efisiensi. Dalil tersebut kami bantah melalui bukti-bukti yang telah kami sampaikan dalam persidangan,” tegasnya.
Tidak berhenti pada pembuktian dokumen, SKKS juga menyiapkan tiga saksi fakta dan satu saksi ahli untuk memperkuat argumentasi dalam persidangan berikutnya. Pemeriksaan saksi tersebut ditargetkan berlangsung pada pekan keempat November 2026.
SKKS Perkuat Soliditas, Perjuangan Sembilan Karyawan Berlanjut
Di luar ruang persidangan, SKKS memastikan konsolidasi internal terus berjalan. Soliditas anggota menjadi salah satu modal utama organisasi dalam mengawal perjuangan sembilan karyawan yang terdampak perselisihan hubungan industrial.
Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Organisasi (PSDO) SKKS, Muhamad Pangerang, mengatakan organisasi tidak hanya berkonsentrasi pada proses hukum, tetapi juga menjaga semangat dan kekompakan seluruh anggota.
“Kami menyiapkan dua hal. Pertama, menjaga soliditas teman-teman anggota. Kedua, terus menyiapkan bukti-bukti untuk menyanggah gugatan perusahaan. Harapan kami, seluruh anggota tetap solid dan semangat karena ini bukan akhir, melainkan awal perjuangan,” ungkap Pangerang.
Ia menegaskan, dukungan organisasi terhadap sembilan karyawan tersebut tidak akan berhenti selama proses hukum masih berjalan. Bagi SKKS, kekompakan menjadi kekuatan penting agar perjuangan para pekerja tetap mendapat pengawalan hingga memperoleh kepastian hukum.
SKKS Soroti Perlindungan Pekerja di Tengah Transformasi BUMN
SKKS juga berharap perkembangan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
Pangerang menilai, semangat pemerintah dalam menjaga iklim investasi, mendorong transformasi perusahaan, sekaligus melindungi hak pekerja harus diwujudkan secara nyata di lingkungan perusahaan, termasuk badan usaha milik negara (BUMN).
Menurutnya, efisiensi dan kepentingan bisnis tidak semestinya mengesampingkan hak serta martabat pekerja.
“Seharusnya perusahaan, terutama BUMN, mengimplementasikan cita-cita pemerintah dalam membangun hubungan industrial yang harmonis. Hak-hak pekerja harus diberikan secara adil dan bermartabat,” ujarnya.
Ia juga berharap kebijakan perlindungan ketenagakerjaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi dorongan bagi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja.
SKKS menilai penguatan regulasi ketenagakerjaan harus berjalan seiring dengan implementasi di lapangan. Jangan sampai perlindungan pekerja terus digaungkan di tingkat nasional, tetapi persoalan pemenuhan hak dan keberlanjutan pekerjaan masih menjadi polemik di lingkungan perusahaan.
“Transformasi perusahaan harus berhasil, tetapi perlindungan dan martabat pekerja juga harus tetap terjaga,” tegasnya.
Bagi SKKS, perkara ini bukan sekadar persoalan menang atau kalah di pengadilan. Lebih jauh, gugatan tersebut menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, serta masa depan sembilan karyawan yang berharap dapat kembali bekerja.
Dengan 57 dokumen yang telah diserahkan, persiapan tiga saksi fakta dan satu saksi ahli, serta konsolidasi organisasi yang terus diperkuat, SKKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkara tersebut.
Kini, pembuktian berlanjut di ruang sidang. SKKS berharap majelis hakim memeriksa seluruh dalil dan alat bukti secara objektif, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak.
(Has/Red*)















