CILEGON, WILIP.ID – Potensi bencana akibat kegagalan teknologi di kawasan industri perlu diantisipasi melalui mitigasi yang terukur. Tanpa kesiapan sistem keselamatan, infrastruktur, dan prosedur tanggap darurat yang memadai, insiden industri berisiko mengancam keselamatan masyarakat, merusak lingkungan, hingga mengganggu aktivitas ekonomi.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Seminar Nasional Antisipasi Bencana Akibat Kegagalan Teknologi yang digelar di Hotel The Royale Krakatau, Cilegon, Selasa (13/10/2026).
Seminar ini merupakan bagian dari peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 yang diinisiasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten. Kegiatan tersebut mengusung tema Resiliensi Industri untuk Ketangguhan Bangsa.
Kepala BPBD Provinsi Banten, Drs. Lutfi Mujahidin Msi, hadir didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Banten.
Seminar tersebut menghadirkan para pakar, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk membahas strategi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanggulangan bencana yang dipicu kegagalan teknologi.
Pembahasan mencakup pentingnya integrasi sistem manajemen keselamatan, kesiapan infrastruktur teknis, dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat di sekitar kawasan industri dinilai perlu membangun sinergi agar risiko bencana dapat ditekan sejak dini.
Ketua Pelaksana Kegiatan, H. Asep Mulya Hidayat, mengatakan seminar tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman bencana industri, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas industri berskala besar seperti Cilegon dan sekitarnya.
“Acara ini sangat penting dan strategis, mengingat wilayah kita dipenuhi oleh kawasan industri berskala besar. Risiko bencana tidak hanya datang dari alam, tetapi juga dari potensi kegagalan teknologi,” ujar Asep.
Menurut dia, upaya pengurangan risiko bencana tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan setelah insiden terjadi. Langkah pencegahan, pemetaan risiko, serta kesiapan menghadapi keadaan darurat perlu menjadi bagian dari sistem pengelolaan keselamatan industri.
“Melalui seminar nasional ini, kita ingin membangun kesadaran kolektif dan memperkuat resiliensi industri. Kita berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat semakin solid, sehingga kita tidak hanya siap merespons keadaan darurat, tetapi juga mampu melakukan pencegahan secara terukur demi ketangguhan bangsa,” katanya.
Melalui seminar tersebut, penyelenggara berharap lahir rekomendasi kebijakan dan langkah konkret yang dapat diterapkan oleh pelaku industri untuk meminimalkan risiko bencana akibat kegagalan teknologi.
Penguatan mitigasi menjadi aspek penting dalam melindungi pekerja dan masyarakat di sekitar kawasan industri. Selain kesiapan peralatan dan infrastruktur, kejelasan prosedur tanggap darurat serta koordinasi antarpihak juga diperlukan agar penanganan insiden dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Momentum Bulan PRB 2026 diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah dan dunia usaha dalam membangun sektor industri yang tangguh terhadap bencana. Dengan demikian, keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kawasan industri.
(RR/Red*)
