CILEGON, WILIP.ID — Di antara deru mesin pabrik dan kepulan asap cerobong, suara perlawanan kembali menggema dari pinggiran Kota Cilegon. Sabtu malam, 9 Mei 2025, Muhammad Ibrohim Aswadi, aktivis senior sekaligus tokoh masyarakat, mengumpulkan para aktivis lama di sebuah pertemuan yang lebih mirip rapat darurat ketimbang reuni nostalgia. Pesan Ibrohim jelas: “Masyarakat lokal tak boleh hanya jadi penonton di tanah kelahirannya sendiri.”
Isu-isu yang mereka angkat bukan barang baru, tapi tetap terasa menyengat: pengangguran, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bagi Ibrohim, semua itu berakar pada satu soal mendasar: posisi masyarakat lokal yang selama ini lebih sering jadi objek pembangunan ketimbang subjek yang ikut menentukan arah.
Namun yang paling menggelegar adalah desakan agar Banten didorong menjadi Daerah Istimewa. Menurut Ibrohim, status ini bukan sekadar simbol, tapi peluang untuk memberi Banten wewenang lebih dalam mengurus rumah tangganya sendiri. “Dengan keistimewaan, Banten bisa merumuskan kebijakan yang sesuai dengan wajah dan kebutuhan daerahnya,” ujarnya.
Dalam diskusi yang memanas itu, muncul kritik tajam dari Hasanudin, tokoh masyarakat lain. Ia menyodorkan paradoks Cilegon: kota dengan lebih dari 400 industri tapi warganya justru terjebak pengangguran. “Pemerintah jangan cuma jadi penonton. Industri pun harus tanggung jawab renteng menyelesaikan persoalan sosial,” katanya.
Suara yang lebih keras datang dari Sanudin, aktivis yang dikenal vokal. “Kalau kita diam, ketidakadilan akan terus bergulir seperti bola liar,” tegasnya. Sanudin menekankan, memperjuangkan hak masyarakat lokal bukan sekadar pilihan, tapi kewajiban. Lowongan kerja, dana CSR, bahkan kursi strategis di perusahaan, menurutnya, tak boleh hanya jadi milik orang pusat. “Mereka itu cuma utusan pusat. Kita yang tinggal di sini harus berdiri tegak.”
Dari ranah kebijakan, Mulyadi Sanusi alias Cak Moel tak ragu menuding parlemen lokal. Peraturan Daerah (Perda) penting seperti mitigasi bencana industri dan perlindungan tenaga kerja lokal masih sebatas wacana kosong. “Perda-perda itu masih mentah. Padahal nyawa rakyat yang dipertaruhkan,” sindirnya, menyasar DPRD Cilegon yang dinilai lebih sibuk berpolitik ketimbang bekerja.
Pertemuan para aktivis ini sesungguhnya adalah alarm keras bagi siapa pun yang mau mendengar. Cilegon memang kaya industri, tapi bagi banyak warga, yang tersisa hanyalah debu janji-janji pembangunan. Tanpa perlawanan, perlahan tapi pasti, tanah kelahiran akan sepenuhnya jatuh ke tangan mereka yang tak pernah menginjakkan kaki di sini.
(Red*)
