CILEGON, WILIP.ID — Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Cilegon ke-27 pada 2026 tak sekadar menjadi ajang seremonial. Di balik perayaan, muncul refleksi tajam tentang arah pembangunan kota industri ini, terutama di tengah tekanan fiskal yang kian terasa.
Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Partai PKS, Qoidatul Sitta, menegaskan bahwa usia Cilegon yang semakin matang harus diiringi dengan ketepatan kebijakan dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat. Apalagi, tahun ini pemerintah daerah dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, menyusul kebijakan efisiensi anggaran serta pemotongan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
“Kondisi ini berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Ini menjadi tantangan sekaligus ujian bagi Pemkot Cilegon untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).
Menurutnya, belanja daerah harus benar-benar difokuskan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Sebab, hingga kini masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius dan berkelanjutan.
Sorotan pertama tertuju pada persoalan kemiskinan dan pengangguran. Di tengah geliat industri yang begitu besar, masih ada masyarakat yang belum merasakan dampak ekonomi secara optimal. Ia menilai, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal menjadi kunci agar tenaga kerja daerah dapat terserap lebih luas di sektor industri.
Selain itu, pemerataan pembangunan dan infrastruktur juga menjadi catatan penting. Qoidatul Sitta menilai masih terdapat wilayah yang membutuhkan peningkatan akses jalan, sanitasi, serta fasilitas dasar lainnya agar pembangunan tidak terpusat di titik-titik tertentu saja.
Di sektor ekonomi, ia mendorong penguatan UMKM sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah. Menurutnya, ketergantungan pada industri besar saja tidak cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi. “UMKM harus tumbuh kuat dan mandiri agar mampu menjadi penopang ekonomi kerakyatan,” katanya.
Tak kalah penting, isu lingkungan hidup juga menjadi perhatian serius. Sebagai kota industri, Cilegon dihadapkan pada ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena itu, ia menekankan pentingnya pembangunan yang tetap berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Terakhir, peningkatan kualitas layanan publik dinilai masih perlu ditingkatkan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan administrasi yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Qoidatul Sitta menegaskan, DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar berbagai persoalan tersebut ditangani secara serius dan berkelanjutan.
“Semua ini demi terwujudnya Cilegon yang maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkasnya.
(Has/Red*)
