CILEGON, WILIP.ID – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Cilegon seharusnya tak berhenti pada panggung seremoni dan gegap gempita perayaan. Di balik itu, tersimpan catatan penting tentang arah pembangunan yang perlu ditata ulang—lebih tajam, lebih adil, dan lebih berpihak pada warga.
Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Aflahul Azis, menegaskan bahwa momentum ini adalah titik refleksi sekaligus penentu langkah ke depan bagi kota industri di ujung barat Pulau Jawa tersebut. Menurutnya, capaian Cilegon selama ini memang layak diapresiasi, terutama dalam hal pertumbuhan industri dan kontribusinya terhadap ekonomi daerah.
Namun, sebagaimana lazimnya kota industri yang tengah beranjak dewasa, pertumbuhan itu belum sepenuhnya menjelma menjadi kesejahteraan yang merata. “Kita tidak bisa menutup mata, masih ada rumah tidak layak huni dan tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).
Nada kritik ini terasa relevan. Cilegon, yang selama ini dikenal sebagai kawasan industri strategis, semestinya memiliki daya serap tenaga kerja lokal yang lebih optimal. Kehadiran industri besar tidak cukup hanya diukur dari angka investasi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan dari sejauh mana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
Dalam kerangka itu, Azis mendorong adanya pembenahan serius. Ia menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara industri dan masyarakat lokal, terutama dalam membuka akses kerja yang lebih luas bagi warga setempat. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kebutuhan mendesak agar selaras dengan kebutuhan dunia industri yang terus berkembang.
Tak kalah penting, program pengentasan kemiskinan dan perbaikan hunian warga juga harus dipercepat. Sebab, indikator kesejahteraan tidak hanya diukur dari angka makro, tetapi dari kondisi riil kehidupan masyarakat di lapisan bawah.
Memasuki usia ke-27, Cilegon sejatinya telah melampaui fase “kota yang sedang tumbuh”. Ia dituntut untuk memasuki babak baru sebagai kota yang matang—dengan orientasi pembangunan yang tidak lagi semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan kualitas hidup.
Di titik inilah HUT ke-27 menemukan maknanya yang paling substansial: sebagai alarm perubahan arah. Dari kota industri yang eksklusif menuju kota industri yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kota bukan hanya seberapa tinggi cerobong industrinya menjulang, tetapi seberapa layak warganya hidup di bawahnya.
(Has/Red*)
