CILEGON, WILIP.ID — Dukungan terhadap gagasan Ketua PB Al Khairiyah, Ali Mujahidin atau Haji Mumu, terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pengelolaan sumber air Rawa Danau mengalir. Kali ini dukungan datang dari mantan Kepala Desa Baros Jaya, Ali, yang menilai pengelolaan sumber daya air daerah sudah seharusnya memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (9/5/2026), Ali menegaskan dirinya sangat mendukung pernyataan Haji Mumu yang mendorong agar potensi air Rawa Danau dikelola melalui BUMD.
“Kalau memang dijadikan BUMD, saya sangat mendukung sekali. Karena selama ini potensi air itu besar, tapi manfaatnya belum begitu dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ali, selama bertahun-tahun sumber air yang mengalir dari kawasan Rawa Danau telah dimanfaatkan pihak swasta dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Namun di sisi lain, masyarakat sekitar justru hanya menanggung dampak administratif seperti kenaikan pajak lahan tanpa merasakan kesejahteraan yang sebanding.
Ia mengungkapkan, kawasan sekitar aliran sungai hingga perbukitan yang masuk wilayah penyangga sumber air mengalami lonjakan NJOP dari tahun ke tahun. Kondisi itu membuat beban masyarakat semakin berat, terlebih mayoritas lahan di kawasan tersebut berupa jurang dan perkebunan yang hasil ekonominya minim.
“Air terus mengalir dan menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan. Tapi masyarakat di sekitar sumber air malah merasa terbebani pajak yang tinggi,” katanya.
Ali menilai apa yang disampaikan Haji Mumu merupakan bentuk keberpihakan terhadap kepentingan daerah dan masyarakat lokal. Sebab selama ini, potensi besar sumber daya alam di Cilegon dinilai belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
“Wajar kalau pemerintah daerah merasa rugi. Potensi air ini besar sekali. Maka saya kira usulan Pak Haji Mumu soal BUMD memang patut dipertimbangkan serius,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ali juga menyoroti minimnya dampak sosial yang dirasakan warga dari aktivitas pemanfaatan air oleh perusahaan-perusahaan besar. Ia menyebut program CSR maupun kontribusi langsung kepada masyarakat masih jauh dari harapan.
“Masyarakat belum benar-benar merasakan manfaatnya. Padahal sumber airnya dari lingkungan mereka sendiri,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menata ulang pengelolaan sumber air Rawa Danau, termasuk membuka ruang pembentukan BUMD sebagaimana yang disuarakan Ketua PB Al Khairiyah Haji Mumu.
“Kalau dikelola lewat BUMD, pendapatan daerah bisa meningkat dan hasilnya bisa kembali ke masyarakat. Itu yang paling penting,” pungkasnya.
(Has/Red*)
