CILEGON, WILIP.ID – Program Studi Hukum Bisnis Universitas Al-Khairiyah (UNIVAL) mulai membaca tanda zaman. Di tengah derasnya perubahan regulasi dan disrupsi ekonomi digital, kampus tak lagi cukup hanya mencetak sarjana dengan hafalan pasal. Yang dibutuhkan: lulusan yang siap pakai.
Itulah yang menjadi titik tekan dalam rapat pra-penyusunan visi, misi, dan kurikulum yang digelar Prodi Hukum Bisnis UNIVAL. Forum ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah serius untuk merombak arah pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha yang bergerak cepat.
Ketua Prodi Hukum Bisnis UNIVAL, Ahmad Alawi, menyebut ada satu garis tegas yang ingin dicapai: mengakhiri dikotomi antara teori kampus dan praktik lapangan.
“Target kami jelas. Lulusan tidak boleh hanya pintar di atas kertas. Mereka harus punya keterampilan praktis yang benar-benar dibutuhkan industri dan dunia kewirausahaan,” tegasnya, Kamis 30 April 2026.
Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik halus terhadap pola pendidikan hukum yang selama ini kerap terjebak dalam pendekatan normatif, namun gagap saat berhadapan dengan realitas bisnis yang kompleks.
Dalam forum tersebut, tim perumus memusatkan perhatian pada tiga agenda besar yang menjadi fondasi perubahan.
Pertama, reaktualisasi visi dan misi. Prodi Hukum Bisnis UNIVAL ingin memastikan arah pendidikannya tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi, termasuk isu-isu seperti digitalisasi kontrak, fintech, hingga regulasi ekonomi berbasis platform.
Kedua, pengembangan kurikulum. Ini bukan sekadar menambah mata kuliah, tetapi menyusun ulang struktur pembelajaran agar lebih aplikatif. Mata kuliah ke depan didorong untuk berbasis studi kasus, simulasi praktik, hingga keterlibatan langsung dengan dunia industri.
Ketiga, penguatan link and match. Istilah ini kerap terdengar klise, namun UNIVAL mencoba membumikannya. Kampus ingin membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan praktisi hukum dan pelaku bisnis agar mahasiswa tidak belajar dalam ruang hampa.
Langkah ini menegaskan bahwa UNIVAL tengah berbenah. Di tengah persaingan antar perguruan tinggi, kualitas lulusan menjadi taruhan utama. Kampus yang gagal beradaptasi, berisiko ditinggalkan.
Rapat yang berlangsung khidmat ini dihadiri jajaran pimpinan universitas, mulai dari Wakil Rektor I, Dekan Fakultas Hukum, hingga para dosen. Kehadiran mereka menjadi sinyal bahwa perubahan ini bukan agenda parsial, melainkan gerakan institusional.
Sebagai tindak lanjut, UNIVAL akan menggelar lokakarya lanjutan dengan melibatkan para pemangku kepentingan—dari akademisi hingga praktisi hukum senior. Tujuannya sederhana, namun krusial: memastikan kurikulum yang disusun tidak elitis, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan lapangan.
Pada akhirnya, pembenahan kurikulum bukan hanya soal dokumen akademik. Ini adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas generasi profesional hukum di masa depan.
UNIVAL tampaknya mulai menyadari satu hal penting: di era kompetisi terbuka, ijazah saja tidak cukup. Yang dicari adalah kompetensi.
Dan dari ruang rapat itulah, arah baru itu sedang disusun—pelan tapi pasti.
(Has/Red*)
