CILEGON, WILIP.ID – Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tidak lagi berpangku tangan dalam menghadapi ancaman gelombang PHK di kota industri itu. Ia mengibaratkan situasi ketenagakerjaan saat ini sebagai bom waktu yang bisa meledak kapan saja.
“Kalau Disnaker tidak bergerak sekarang, kita hanya tinggal menunggu ledakan,” kata Rizki dalam diskusi publik peringatan Hari Buruh Internasional, Kamis, 8 Mei 2025.
Rizki tak hanya menyarankan, tapi juga menyodorkan solusi. Ia mendorong Disnaker membangun pusat data ketenagakerjaan digital yang terhubung langsung dengan seluruh perusahaan di Cilegon. Menurutnya, ini penting agar pemerintah bisa melihat tren kondisi tenaga kerja secara real-time—mulai dari keterlambatan gaji, penurunan omzet, hingga potensi konflik.
“Dari data itu kita bisa tahu mana perusahaan yang sehat, mana yang sedang goyah. Ini jadi sistem peringatan dini sebelum PHK terjadi,” jelasnya.
Digitalisasi Disnaker, Kenapa Tidak dari Dulu?
Selama ini, Disnaker dinilai hanya bereaksi saat masalah sudah terjadi. Rizki menyebut pendekatan seperti itu sudah ketinggalan zaman, apalagi di kota yang dikenal sebagai salah satu pusat industri nasional.
“Industri saja sudah serba digital, masa pemerintah masih manual?” katanya. Ia mengusulkan agar pusat data ini dilengkapi dengan tim respons cepat, yang bisa langsung turun ketika muncul gejala konflik industrial.
Tak berhenti di sana, Rizki juga mengajukan ide pembentukan Dana Ketahanan Pekerja. Dana ini bertujuan membantu buruh yang terdampak PHK—dan bisa dikelola secara independen dengan dukungan perbankan lokal. Skemanya mencakup pelatihan, pembiayaan UMKM, hingga pendampingan usaha.
“Pekerja yang kehilangan pekerjaan tak bisa dibiarkan sendirian. Mereka butuh sistem, bukan sekadar simpati,” tegasnya.
Tuntutan Buruh dan Janji Dewan
Dalam forum yang sama, serikat buruh menyampaikan empat tuntutan: hapus sistem outsourcing, bentuk satgas PHK, berlakukan upah layak, dan hadirkan perlindungan hukum dan sosial yang menyeluruh.
Johan dari FSPKEP mendukung penuh gagasan pusat data ketenagakerjaan. “PHK bukan cuma statistik, itu hidup orang. Negara harus hadir sebelum semuanya terlambat,” ujarnya.
Rizki memastikan aspirasi buruh akan ia bawa ke meja kebijakan. “Kita tidak bisa membangun ekonomi yang kuat jika tenaga kerjanya terus diguncang ketidakpastian,” pungkasnya.
(Red)
