CILEGON, WILIP.ID – Penetapan Ratu Ati Marliati dan Rapih Herdiansyah sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) memunculkan diskusi mengenai prinsip tata kelola perusahaan, khususnya terkait makna independensi seorang komisaris dalam badan usaha milik daerah (BUMD).
Perbincangan tersebut mengemuka setelah salah seorang anggota Panitia Seleksi (Pansel) menyampaikan bahwa loyalitas kepada pemegang saham menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penilaian calon komisaris independen. Pernyataan itu kemudian memantik perhatian sejumlah kalangan, termasuk akademisi.
Akademisi Banten, Fauzi Sanusi, menilai istilah loyalitas dalam konteks komisaris independen perlu dijelaskan secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Komisaris independen memang harus memiliki loyalitas. Namun loyalitas itu harus diarahkan kepada kepentingan perusahaan, prinsip tata kelola yang baik, dan kepentingan publik sebagai pemilik manfaat dari BUMD, bukan kepada kepentingan politik,” kata Fauzi kepada wartawan, Selasa 21 Juli 2026.
Menurut Fauzi, dalam praktik good corporate governance, independensi merupakan fondasi utama yang membedakan komisaris independen dengan unsur pengurus lainnya.
“Jika loyalitas dimaknai sebagai kepatuhan kepada pihak yang sedang memegang kekuasaan, maka publik tentu akan mempertanyakan makna independensi itu sendiri. Padahal fungsi komisaris independen justru menjadi penyeimbang dalam setiap pengambilan keputusan strategis perusahaan,” ujarnya.
Selain substansi pernyataan mengenai loyalitas, Fauzi juga menyoroti pola komunikasi Panitia Seleksi kepada publik.
Menurut dia, dalam proses seleksi jabatan strategis BUMD, penjelasan resmi idealnya disampaikan oleh Ketua Panitia Seleksi sebagai penanggung jawab keseluruhan proses.
“Yang berkembang di ruang publik justru anggota Pansel dari unsur akademisi yang lebih banyak memberikan penjelasan. Padahal masyarakat tentu berharap penjelasan kelembagaan disampaikan oleh pimpinan panitia agar tidak menimbulkan berbagai tafsir,” katanya.
Fauzi menambahkan, keterlibatan unsur akademisi dalam Panitia Seleksi semestinya berfungsi memperkuat objektivitas, integritas, dan penilaian berbasis kompetensi.
“Akademisi hadir untuk memastikan proses seleksi berjalan secara profesional, bukan untuk membenarkan keputusan yang sudah diambil. Karena itu, komunikasi publik juga harus dibangun secara hati-hati,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fauzi menilai publik juga berhak mengetahui dasar pertimbangan kompetensi para komisaris independen yang telah ditetapkan.
Menurut dia, PT Pelabuhan Cilegon Mandiri merupakan BUMD strategis yang mengemban pengembangan sektor kepelabuhanan sehingga membutuhkan pengawas yang memahami tata kelola korporasi, investasi, manajemen risiko, hingga bisnis pelabuhan.
“Komisaris independen bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Mereka harus mampu mengawasi direksi secara substantif dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan,” ucapnya.
Ia mengatakan, komposisi dua komisaris independen idealnya saling melengkapi, baik dari sisi pengalaman birokrasi maupun kompetensi teknis di bidang usaha yang dijalankan perusahaan.
Fauzi juga mendorong Pemerintah Kota Cilegon dan Panitia Seleksi menyampaikan penjelasan secara terbuka mengenai pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan dua komisaris independen tersebut.
Menurut dia, transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMD.
“Prosedur memang penting, tetapi tata kelola yang baik tidak berhenti pada prosedur administratif. Publik juga membutuhkan penjelasan yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar kepercayaan terhadap BUMD semakin kuat,” katanya.
Ia berharap polemik yang berkembang dapat menjadi momentum memperkuat tata kelola PT Pelabuhan Cilegon Mandiri sehingga perusahaan daerah tersebut mampu menjalankan fungsi bisnis secara profesional sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Cilegon.
(Has/Red*)
