CILEGON, WILIP.ID – Sejumlah guru dan petugas Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kota Cilegon mengeluhkan penghapusan honor yang selama ini mereka terima. Kebijakan tersebut dinilai memberatkan, mengingat tugas operator Dapodik menjadi salah satu tulang punggung administrasi pendidikan di sekolah.
Salah satu operator sekolah menyebut, sebelumnya honor Dapodik masih diberikan sebesar Rp450 ribu per bulan dan dicairkan setiap tiga bulan sekali. Namun kini, honor tersebut dihapus tanpa penjelasan yang jelas.
“Harusnya jangan dihapuskan. Tidak apa-apa kalau dikurangi, tapi jangan sampai nol. Kami tetap kerja, bahkan bebannya makin berat,” ujar seorang operator sekolah yang enggan disebutkan namanya, Jum’at (23/1/2026).
Selain honor Dapodik, guru juga menyoroti perbedaan perlakuan dengan pos honor lainnya. Saat ini, honor petugas aset masih diberikan yang dicairkan per tiga bulan. Sementara honor pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga masih berjalan.
“Yang dihapus justru Dapodik. Padahal ini bukan pekerjaan ringan. Data siswa, guru, hingga sarana prasarana semuanya lewat kami,” keluhnya.
Keluhan ini datang dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD hingga SMP. Penghapusan honor disebut berlaku menyeluruh, tanpa memandang tingkat sekolah.
Para guru menilai kebijakan ini semakin ironis jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Pada masa pemerintahan Wali Kota Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Pentamarta, honor daerah dan honor operator memang sempat terlambat cair selama tiga bulan. Namun tidak pernah dihapus sepenuhnya.
“Dulu telat, sekarang malah dihapus. Di era Robinsar–Fajar ini justru makin miris,” ujar seorang guru.
Bagi para operator, penghapusan honor bukan sekadar soal nominal, tetapi juga soal penghargaan terhadap kerja administratif yang sering luput dari sorotan. Di balik data pendidikan yang rapi dan terintegrasi, ada kerja panjang yang jarang terlihat, namun krusial bagi sistem.
Kini para guru dan operator berharap pemerintah daerah segera membuka ruang dialog yang lebih serius. Mereka menuntut kejelasan: apakah penghapusan ini bersifat sementara, atau menjadi kebijakan permanen.
Satu hal yang pasti, tanpa kehadiran operator Dapodik yang bekerja optimal, sistem pendidikan digital justru berpotensi terganggu dari dalam. Dan ironisnya, mereka yang menjaga data, justru merasa tak lagi dianggap penting dalam kebijakan.
(Pis/Red*)
