CILEGON, WILIP.ID – Libur panjang Lebaran 2025 yang diharapkan mendongkrak tingkat hunian hotel di Banten justru menyisakan kekecewaan. Data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat, okupansi hotel selama 31 Maret hingga 8 April hanya mencapai 44,3 persen.
Ketua PHRI Banten, GS. Ashok Kumar, menilai kondisi ini sebagai peringatan bahwa pengelolaan pariwisata di Banten masih belum optimal. “Ramai di destinasi belum tentu berarti ramai di hotel. Tantangan utama justru muncul setelah hari libur selesai,” ujarnya, Kamis (10 April 2025) melalui siaran persnya.
Ashok mengusulkan agar arah pengembangan pariwisata tak lagi semata-mata mengejar kuantitas, melainkan kualitas. “Kita butuh wisatawan yang tinggal lebih lama, belanja lebih banyak, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi daerah,” tambahnya.
Namun bukan hanya soal pola kunjungan. Sejak Februari 2025, industri hotel juga menghadapi tekanan dari kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah hingga 50 persen untuk kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Padahal, segmen ini selama ini menyumbang 30 hingga 40 persen dari total tingkat hunian hotel.
“Angka sehat bagi industri biasanya di atas 70 persen. Tanpa kontribusi dari sektor MICE, geliat investasi dan pembangunan hotel ikut terhambat,” kata Ashok. Ia menyebut sejumlah proyek hotel bintang empat dan lima kini tengah menanti kejelasan arah pasar.
Lebih dari sekadar tempat menginap, industri perhotelan ternyata memiliki efek domino yang besar. PHRI mencatat setidaknya ada 125 sektor yang terdampak langsung, mulai dari petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, hingga sekolah kejuruan.
“Permintaan bahan pangan turun, pemesanan linen hotel sepi, bahkan program magang siswa SMK pariwisata ikut tersendat,” jelas Ashok.
Jika efisiensi anggaran terus dilakukan tanpa perencanaan jangka panjang yang matang, ia khawatir efek negatifnya akan menjalar lebih luas, terutama ke kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor turunan pariwisata.
Karena itu, PHRI Banten mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog terbuka mengenai arah kebijakan anggaran MICE ke depan. “Kami siap berdiskusi, bahkan melakukan hearing dengan legislatif. Yang penting kebijakan ini disusun secara transparan sejak tahap perencanaan,” tegas Ashok.
Menutup pernyataannya, Ashok menitipkan harapan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran agar sektor pariwisata dan perhotelan tetap menjadi bagian penting dari misi pembangunan nasional.
(Red*)
