CILEGON, WILIP.ID – Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Kota Cilegon, Maman Hilman, memberikan tanggapan terkait pemberitaan yang ramai mengenai kondisi akses jalan menuju Kelurahan Purwakarta, yang menghubungkan wilayah perbatasan Cilegon dan Serang.
Jalan yang rusak parah, berlubang, dan sempit ini menjadi perhatian publik setelah kondisi tersebut semakin memburuk, sehingga mengganggu mobilitas warga.
Maman memberikan apresiasi terhadap respons cepat Walikota Cilegon, Robinsar, yang turun langsung untuk meninjau dan mencari solusi terbaik untuk perbaikan jalan tersebut.
Menurutnya, tindakan Walikota Cilegon menunjukkan perhatian serius terhadap masalah infrastruktur yang sangat vital bagi kelancaran aktivitas masyarakat.
Hadir pada kesempatan itu Camat Purwakarta dan jajaran, tokoh masyarakat dan pemuda setempat.
Namun, di tengah apresiasinya terhadap langkah Walikota, Maman juga tidak ragu untuk mengkritik kinerja pemerintahan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Cilegon.
Ia menilai bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Cilegon perlu dipertanyakan terkait sejumlah proyek pembangunan jalan yang tidak sesuai prioritas.
“Beberapa proyek pembangunan jalan yang dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya diduga sarat dengan kepentingan tertentu, seperti jalan SMEA 17, Jalan Terate Udik, dan Jalan Rawa Arum. Padahal, jalan-jalan tersebut masih dalam kondisi baik, namun justru dibangun kembali. Sementara itu, jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti akses jalan menuju Kelurahan Purwakarta, malah terabaikan,” ungkap Maman, Jumat (4 April 2025) kepada Jurnalis Wilip.id
Menurut Maman, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perencanaan dan prioritas pembangunan. Seharusnya, jalan yang rusak parah dan menjadi kebutuhan utama masyarakat harus diutamakan, bukan justru jalan yang kondisinya masih layak dan tidak terlalu mendesak untuk dibangun kembali.
Maman berharap, ke depan, pemerintah Kota Cilegon dapat lebih bijak dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur, agar tidak ada lagi jalan-jalan vital yang terabaikan.
Pernyataan Maman ini menggugah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah, khususnya dalam hal distribusi anggaran dan perencanaan infrastruktur yang tepat sasaran.
Sebagai lembaga yang berfokus pada pengawasan terhadap korupsi, L-KPK Kota Cilegon berharap agar tidak ada lagi proyek-proyek yang berpotensi merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Sebagai penutup, Maman menegaskan bahwa pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di Cilegon akan terus dilakukan oleh L-KPK, untuk memastikan agar setiap proyek yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
(Red*)
