CILEGON, WILIP.ID – Akses layanan kesehatan di Kota Cilegon kembali menuai sorotan. Seorang warga Kelurahan Pabean, Keacamatan Purwakarta, Kota Cilegon – Banten, Ferdian, meluapkan kekesalannya di media sosial karena ibunya yang tengah sakit serius justru berkali-kali ditolak rumah sakit. Tak hanya itu, dugaan diskriminasi terhadap pasien BPJS kembali mencuat.
“Sudah dua minggu ibu saya bolak-balik rumah sakit, tapi selalu disuruh pulang. Katanya harus ada rujukan dari Puskesmas, ruangan penuh, dan alasan lainnya. Bahkan semalam ibu saya diusir dari ruang UGD dalam kondisi mengkhawatirkan, tanpa obat sedikit pun,” tulis Ferdian dalam unggahannya di Facebook, Kamis (18/7/2025).
Dugaan Diskriminasi Pasien BPJS: Masalah Lama, Solusi Tak Kunjung Nyata
Apa yang dialami Ferdian bukan cerita baru. Diskriminasi terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan sering kali muncul ke permukaan, khususnya di fasilitas kesehatan rujukan yang terbatas kapasitasnya.
Tahun 2023 lalu, Ombudsman RI bahkan sudah mengeluarkan sorotan serius terkait dugaan pembatasan layanan terhadap pasien BPJS di sejumlah daerah, termasuk Banten. Namun, tindak lanjut yang konkret nyaris tak terdengar.
“Dulu mungkin masih ada empati. Setidaknya pasien yang tidak bisa dirawat di rumah tetap bisa tinggal sementara di rumah sakit. Sekarang? Ditolak mentah-mentah. Kita seperti hidup di negeri yang sudah kehilangan hati nurani,” kata Ferdian, saat dihubungi jurnalis wilip.id
Sistem Rujukan Jadi Momok
Keluhan juga datang dari sistem rujukan yang semestinya menjadi jalur koordinatif antar layanan, tapi di lapangan justru sering mempersulit.
“Dari rumah sakit suruh minta rujukan ke Puskesmas, tapi pas minta rujukan ke puskesmas, tidak diberikan rujukan oleh puskesmas.Suruh minum obat seadanya. padahal kondisinya kritis,” keluh Ferdian.
Padahal, dalam aturan JKN, sistem rujukan memang diwajibkan sebagai mekanisme efisiensi. Namun, tidak ada alasan untuk menolak pasien gawat darurat—apalagi tanpa tindakan medis minimal.
Negara Masih Abai pada Soal Hidup dan Mati?
Masalah layanan kesehatan yang timpang antara pasien umum dan peserta BPJS mencerminkan kondisi sistemik. Di kota industri seperti Cilegon, yang menjadi salah satu pusat ekonomi Banten, seharusnya akses kesehatan menjadi prioritas.
Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan sebaliknya: warga miskin harus berjuang keras hanya untuk sekadar mendapatkan perawatan dasar.
“Ini bukan cuma soal pelayanan buruk. Ini soal negara yang seolah menawar urusan hidup dan mati warganya,” pungkas Ferdian.
Catatan Redaksi:
Wilip.id telah menghubungi pihak rumah sakit yang dimaksud serta Dinas Kesehatan Kota Cilegon untuk mengonfirmasi kejadian ini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi.
(Has/Red*)
