CILEGON, WILIP.ID – Di tengah polemik pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) V Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cilegon, Ketua PAC PPP Kecamatan Jombang, Nurhayatilah, mengingatkan kader partai agar tidak melupakan perjuangan Ketua DPC PPP Kota Cilegon, Abah Sahruji, dalam membesarkan partai hingga meraih lima kursi DPRD pada Pemilu 2024.
Politisi yang akrab disapa Teh Nung itu menilai dedikasi Abah Sahruji selama memimpin PPP Kota Cilegon merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan di tengah dinamika politik internal partai yang saat ini masih berlangsung.
Menurut dia, keberhasilan PPP menambah kekuatan politik di DPRD Kota Cilegon bukanlah hasil yang diperoleh secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan kerja keras seluruh kader di bawah kepemimpinan Abah Sahruji.
“Saya tahu bagaimana perjuangan Abah Sahruji. Saat anaknya sakit, istrinya sakit, beliau tetap meluangkan waktu untuk partai. Hasilnya PPP bisa memperoleh lima kursi. Itu bukan perjuangan yang mudah,” kata Teh Nung, Kamis (18/6/2026).
Teh Nung mengaku memahami secara langsung bagaimana Abah Sahruji membangun konsolidasi politik hingga ke tingkat akar rumput. Bahkan di tengah berbagai persoalan pribadi dan keluarga, Abah Sahruji disebut tetap aktif menggerakkan mesin partai demi menjaga soliditas kader.
Karena itu, ia menilai seluruh kader PPP perlu bersikap objektif dalam melihat situasi yang berkembang saat ini. Menurutnya, capaian politik PPP di Kota Cilegon tidak dapat dipisahkan dari peran dan pengorbanan yang telah dilakukan Abah Sahruji selama memimpin partai.
Di sisi lain, Teh Nung mengaku terkejut dengan pelaksanaan Muscab V PPP Kota Cilegon yang digelar kelompok pendukung Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dan menetapkan Tohir sebagai formatur DPC PPP Kota Cilegon.
Ia mengakui pernah menerima undangan persiapan Muscab dalam bentuk PDF, namun menegaskan tidak pernah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan forum tersebut.
“Saya memang pernah menerima undangan persiapan Muscab dalam bentuk PDF. Tetapi sebagai Ketua PAC Jombang, saya tidak mendukung pelaksanaan Muscab tersebut,” ujarnya.
Menurut Teh Nung, persoalan yang saat ini terjadi tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik internal, tetapi juga menyangkut legalitas kepengurusan PPP yang masih berproses di ranah hukum.
Ia menilai seluruh kader sebaiknya menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah sebelum mengambil langkah-langkah politik yang berpotensi memunculkan perpecahan baru di tubuh partai.
“Kami memilih menunggu proses hukum selesai. Setelah ada putusan yang inkrah, seluruh kader akan memiliki pijakan yang jelas untuk melangkah bersama membangun PPP ke depan,” katanya.
Meski demikian, Teh Nung menegaskan dirinya siap menghormati siapa pun yang nantinya dinyatakan sah memimpin PPP melalui keputusan hukum yang final.
Baginya, menjaga persatuan kader dan menghargai proses hukum merupakan langkah yang lebih penting dibanding memperuncing konflik internal yang sedang berlangsung.
“Kalau putusan pengadilan sudah keluar, semuanya akan terang. Saat itulah kita bicara masa depan PPP. Bukan sekarang ketika proses hukumnya masih berjalan,” ujar Teh Nung.
(Has/Red*)
