CILEGON, WILIP.ID — Sebuah ketukan palu yang hanya berlangsung beberapa detik ternyata menyimpan makna yang jauh lebih dalam dibandingkan sekadar pekerjaan teknis. Di balik ketukan itu tersimpan puluhan tahun pengalaman, proses belajar, hingga kemampuan membaca persoalan yang tidak dimiliki setiap orang. Filosofi inilah yang dinilai relevan untuk menggambarkan pentingnya kompetensi dalam mengemban jabatan publik.
Praktisi kepelabuhanan Muchsin Mansyur mengangkat kisah klasik tentang seorang insinyur kapal yang diminta memperbaiki mesin kapal raksasa yang mengalami kerusakan total. Setelah sejumlah teknisi gagal menemukan sumber masalah, sang insinyur hanya mengamati mesin beberapa saat, kemudian mengetuk satu titik menggunakan palu kecil. Mesin pun kembali berfungsi.
Persoalan muncul ketika pemilik kapal mempertanyakan tagihan sebesar Rp700 juta untuk pekerjaan yang hanya berlangsung beberapa menit.
“Biaya mengetuk palunya mungkin hanya Rp1 juta. Tetapi sisanya adalah harga dari pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan mengetahui di mana palu itu harus diketukkan,” kata Muchsin dalam keterangan tertulis yang diterima Wilip.id, Senin, 27 Juli 2026.
Bagi Muchsin, cerita tersebut bukan sekadar ilustrasi tentang dunia teknik, melainkan refleksi mengenai bagaimana masyarakat sering kali hanya melihat hasil akhir tanpa memahami proses panjang yang melahirkan sebuah keahlian.
Menurut dia, kompetensi tidak pernah lahir dari kedekatan dengan kekuasaan ataupun keberuntungan. Keahlian dibangun melalui pendidikan, pengalaman lapangan, kegagalan yang berulang, serta kemauan untuk terus belajar.
“Orang yang mampu menyelesaikan persoalan besar dalam waktu singkat bukan berarti pekerjaannya sederhana. Justru kecepatan itu merupakan hasil dari proses panjang yang tidak terlihat,” ujarnya.
Pandangan itu, kata Muchsin, memiliki relevansi kuat dengan penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai masih terdapat kecenderungan memandang jabatan sebagai simbol prestise atau pencapaian pribadi, padahal hakikatnya jabatan publik merupakan amanah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Baginya, jabatan tidak boleh dipahami sebagai hadiah politik ataupun fasilitas kekuasaan. Sebaliknya, posisi publik harus diisi oleh individu yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan integritas yang memadai.
“Jabatan bukan hadiah. Jabatan adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan kemampuan dan integritas,” katanya.
Muchsin kemudian mengibaratkan pemerintahan sebagai sebuah kapal besar yang mengangkut jutaan penumpang. Dalam kondisi demikian, arah pelayaran tidak bisa diserahkan kepada orang yang sekadar ingin mencoba mengemudi, melainkan kepada mereka yang benar-benar memahami sistem, risiko, dan tujuan perjalanan.
“Sebagaimana mesin kapal tidak dapat diperbaiki oleh orang yang tidak memahami sistemnya, demikian pula kebijakan publik tidak semestinya disusun oleh mereka yang tidak memiliki kapasitas dan pengalaman,” ujar dia.
Analogi tersebut memperlihatkan bahwa setiap keputusan pemerintah membawa konsekuensi yang luas. Kesalahan dalam mengambil kebijakan bukan hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, hingga arah pembangunan daerah.
Karena itu, menurut Muchsin, pengalaman dan kompetensi bukan sekadar nilai tambah, melainkan prasyarat utama bagi siapa pun yang memegang amanah publik.
“Semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang dipikulnya,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa akuntabilitas seorang pejabat tidak berhenti pada mekanisme hukum ataupun penilaian masyarakat. Dalam pandangannya, setiap kebijakan, setiap penggunaan anggaran negara, hingga setiap kewenangan yang dijalankan pada akhirnya juga menjadi pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
Kesadaran etis tersebut, menurutnya, seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pada akhirnya, kata Muchsin, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukanlah tingginya jabatan yang berhasil diraih, melainkan sejauh mana ia mampu menjaga amanah, menghadirkan manfaat bagi masyarakat, serta berani mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil.
“Keahlian dibentuk oleh proses, sedangkan kepemimpinan diuji oleh tanggung jawab. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, baik di hadapan publik maupun di hadapan Sang Pencipta,” kata Muchsin.
(Has/Red*)
