Mang Wayut
Di persimpangan, sebuah kota menunggu pilihan. Cilegon yang kota baja, kota pelabuhan, dan kota sejuta pabrik, berdiri pongah antara janji pembangunan dan konsekuensi yang tak terkatakan. Bayangkan kota sebagai organisme: urat-urat infrastruktur berdenyut, tetapi hatinya bisa kosong jika kepercayaan tergerus.
Moch. Nasir Rosyid (Kang Nasir) menulis dari sudut meja tamu, dari warung kopi, dari ruang kelas literasi; suaranya bukan sekadar kritik administratif, melainkan sapaan sahabat yang duduk di samping Anda dan bertanya, “Apa yang sebenarnya mau kita wariskan?”
Dengan nada yang ramah namun tegas, ia mengajak pembaca larut, tak hanya membaca fakta, tetapi merasakan denyut kehidupan warga yang menjadi subjek kebijakan.
Bab pertama terbuka sebagai catatan luka: praktik birokrasi yang repetitif, APBD yang timpang, dan RPJMD yang lebih banyak menimbulkan tanya daripada jawaban. Dalam esai seperti “Ketika Hujan Minta Maaf”, kegagalan tata ruang berubah menjadi metafora moral. Hujan yang memberi hidup sekaligus menuntut pertanggungjawaban membuat pembaca melihat persoalan administratif sebagai persoalan etika publik.
Kang Nasir tajam namun humanis. Kritiknya pada Program Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) atau proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) tidak berhenti pada efisiensi; ia membuka wajah kebijakan: siapa yang disingkirkan, siapa yang diuntungkan, siapa yang tak pernah didengarkan. Ia menulis dengan perhatian pada manusia di balik kebijakan. Ia mendengar cemas, merekam luka, lalu menuntut akuntabilitas.
Analisis tentang investasi dan ketimpangan manfaat industri disusun seperti puzzle: potongan demi potongan kontrak, alur perpajakan, distribusi, bergabung menjadi gambar retakan struktural yang tak bisa disamarkan oleh jargon pembangunan. Pesan Kang Nasir jelas: pembangunan bukan sekadar angka GDP; pembangunan sejati adalah soal siapa yang duduk di meja ketika keuntungan dibagi.
Di sela analisis, bab humaniora menurunkan tempo dan menggugah nurani. Fabel-fabel seperti “Sengkuni yang Licik” dan “Punokawan Penjilat” berfungsi sebagai cermin moral: kita tertawa, lalu sadar bahwa tawa itu memantulkan wajah-wajah kekuasaan. Teknik ini meredam defensif pembaca, mengubah kritik menjadi undangan introspeksi.
Kesaksian para sahabat memberi resonansi komunitas, suara akademisi, aktivis, dan warga menegaskan bahwa ini bukan sekadar klaim tunggal. Namun analisis Kang Nasir tetap mandiri; testimoni meneguhkan fungsi buku sebagai arsip lokal yang berpihak pada kebenaran, bukan propaganda.
Keterbatasan buku juga jujur diakui: pembaca yang haus data kuantitatif dan metodologi rinci mungkin merasa kurang. Gaya naratif yang mengutamakan empati terkadang mengurangi ruang bagi rincian teknis. Namun itu memang pilihan strategis penulis. Kang Nasir bukan berkeinginan untuk menggantikan laporan teknis, melainkan untuk membuka ruang diskursus publik yang hidup.
Beberapa kalimat di buku ini meninggalkan jejak filosofis yang panjang: “Kota adalah perjanjian; yang dipertaruhkan bukanlah beton, tetapi kepercayaan.”Kalimat itu menegaskan kembali bahwa setiap proyek, setiap kontrak, adalah pernyataan nilai. Di era ketika jargon pembangunan mudah menjadi tirai, pengingat semacam ini mendesak: pembangunan tanpa etika bukanlah kemajuan.
Untuk politisi, akademisi, birokrat, industriawan, jurnalis, dan terutama warga Cilegon, buku ini hadir sebagai cermin sekaligus seruan. “Cilegon di Persimpangan” bukan sekadar kritik; ia adalah undangan. Undangan untuk menjadi saksi dan pelaku perubahan. Jalan menuju kota yang adil bukan jalan lurus; ia adalah persimpangan yang menuntut pilihan bukan hanya yang menguntungkan, tetapi yang bermartabat.
Kang Nasir, muncul di halaman-halaman itu sebagai sosok yang sudah lama memahami kebijaksanaan hidup sehari-hari: pelan, penuh perhatian, dan sabar. Seorang praktisi slow living yang percaya bahwa perubahan bermula dari kerja kecil yang tekun.
Dalam penutup buku, suaranya menawarkan beberapa fragmen kebijaksanaan yang layak dikutip dan direnungkan:
“Kota bukan sekadar ruang; ia adalah perjanjian antar generasi.”
“Keputusan yang baik lahir dari keberanian untuk berkata jujur pada fakta dan kelemahan sendiri.”
“Merawat kota berarti merawat martabat mereka yang tak pernah disebut dalam laporan resmi.”
“Bertumbuh tanpa akar adalah gerak yang lapuk; pembangunan sejati berakar pada keadilan.”
Kutipan-kutipan ini bukan retorika kosong, melainkan jangkar moral yang menuntun pembaca pulang. Bukan pulang kepada nostalgia, tetapi ke tanggung jawab.
Jika Anda mencari buku yang memadukan analisis, humanisme, dan undangan untuk bertindak, “Cilegon di Persimpangan” layak dibaca. Atau, lebih tepatnya, didengar dan direnungkan, seperti percakapan panjang di warung kopi yang tak pernah usai.
(Red*)
