Mang Wayut
Sebelum masuk ke pembahasan, untuk lebih memudahkan, kita coba menggunakan analogi dalam cerita fiksi ini: H Muhlis menerima profit dari bisnisnya Rp10 miliar per tahun. H Samun selaku teman yang baik memberi tahu, “Wah, Mangaji ini sepertinya gagal nabung! Saldo rekeningnya selalu berkurang!”
Di sisi lain, ada teman lain yakni H Sohib yang bilang, “pendapatan Mangaji ini sebenarnya stabil, tapi lebih banyak dipakai buat sumbangan sosial, beli mobil dan belanja harian rupanya, bukan buat investasi atau beli aset.”
Kedua teman H Muhlis itu berbicara tentang kondisi keuangan yang sama, tapi menyoroti hal yang berbeda. Inilah yang terjadi dalam dua opini tentang APBD-P Kota Cilegon 2026 yang mau kita bahas di bawah ini.
Cerita Pertama: Pemerintah Gagal Kumpulkan Uang
Sumber pertama, Rahmatulloh. Bisa kita lihat materinya pada infografis di atas. Angka yang ia sajikan sangat dramatis: defisit anggaran naik Rp7,543 miliar, SiLPA (sisa uang di akhir tahun) jadi nol, dan realisasi pendapatan daerah baru 30,03% dari target.
Opininya sederhana, tajam dan mudah dipahami: pemerintah daerah gagal mencapai target pendapatan. Uang yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak tercapai. Akibatnya, tidak ada sisa uang (SiLPA nol), dan defisit membesar.
Ini seperti Anda melihat raport anak dan menemukan nilainya di bawah target. Pesan politiknya jelas: ada yang salah dengan pengelolaan keuangan daerah. Rahmatulloh anggota Banggar DPRD, politisi PAN yang selalu memakai tagline politik “APBD untuk Rakyat,” menggunakan angka ini untuk menyampaikan bahwa pemerintah saat ini bermasalah dalam mengelola anggaran, dan harus memperbaikinya.
Angkanya sendiri bisa diverifikasi dari dokumen resmi APBD. Tapi interpretasi bahwa ini “masalah serius”, sejauh ini mungkin hanya beda persepsi perhitungan antara APBD murni, prognosis, dengan APBD-P.
Cerita Kedua: Bukan Pendapatan, Tapi Pengeluaran yang Bermasalah
Sumber kedua, analisis akademis dari Prof. Fauzi Sanusi (Untirta). Ia melihat dari sudut berbeda. Menurutnya, pendapatan yang relatif stabil dan konservatif itu bukan masalah. Yang jadi persoalan sebenarnya adalah ke mana uang itu pergi.
Analisis ini menunjukkan tiga hal penting:
Pertama, belanja pegawai naik. Artinya, lebih banyak anggaran yang habis untuk gaji, tunjangan, dan operasional birokrasi.
Kedua, belanja modal turun. Ini adalah anggaran untuk infrastruktur, pembangunan, dan program yang menciptakan aset jangka panjang. Ketika ini turun, berarti daerah kurang investasi untuk masa depan.
Ketiga, program-program unggulan yang dijanjikan walikota saat kampanye tidak tercermin kuat dalam struktur anggaran. Janji politik tidak sejalan dengan alokasi uang.
Ini seperti cerita tentang pendapatan H Muhlis yang Rp10 miliar tadi. Untuk sumbangan sosial, beli mobil versi terbaru dan belanja hariannya saja mencapai Rp8 miliar, tersisa hanya Rp2 miliar untuk investasi atau tabungan. Pendapatan stabil, tapi pola pengeluaran tidak mendukung kemajuan jangka panjang.
Titik Temu dan Titik Beda
Kedua sumber sepakat pada angka: defisit memang ada, SiLPA memang nol. Ini fakta yang bisa dicek di dokumen resmi.
Tapi mereka berbeda pada penilaian. Sumber pertama bilang ini “masalah serius”. Sumber kedua bilang ini “wajar karena pendekatan konservatif”.
Lebih penting lagi, mereka berbeda pada apa yang dianggap sebagai masalah utama. Sumber pertama fokus pada pendapatan: pemerintah gagal mencapai target. Sumber kedua fokus pada belanja: uang yang ada tidak dialokasikan dengan baik. Mana yang lebih meyakinkan?
Prof Fauzi lebih menunjukkan tren dari tahun ke tahun. Ia tidak hanya melihat angka absolut, tapi juga perbandingan historis. Ia lebih menyoroti materi kampanye yang seperti potret satu momen, tanpa konteks yang mendalam.
Pertanyaan yang Muncul Ketika Kedua Cerita Digabung
Di sinilah analisis menjadi menarik. Ketika kedua sumber dibaca bersamaan, muncul pertanyaan yang tidak terlihat kalau membaca salah satu saja:
Jika pendapatan yang defisit tipis bisa dimaklumi, tapi kenaikan belanja justru lari ke operasional (pegawai) bukan ke modal (program pembangunan), maka apa yang sebenarnya terjadi?
Apakah birokrasi “memakan” anggaran yang seharusnya bisa dipakai untuk program yang lebih berdampak pada rakyat? Apakah janji-janji kampanye walikota hanya retorika politik tanpa komitmen anggaran yang nyata?
Pertanyaan ini lebih tajam daripada masing-masing fakta sendirian. Defisit tipis saja tidak terlalu mengkhawatirkan. Kenaikan belanja pegawai saja bisa dijelaskan dengan inflasi. Tapi kombinasi keduanya menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas anggaran daerah.
Mengapa Ini Penting untuk Kita Ketahui?
Kita mungkin sering berpikir, ah itu urusan eksekutif dan legislatif, atau ahli ekonomi saja. Tapi harus diingat, APBD adalah uang rakyat. Pajak yang Anda bayar, retribusi pasar, dan sumber pendapatan daerah lainnya masuk ke APBD.
Ketika belanja pegawai naik dan belanja modal turun, artinya lebih sedikit uang yang dipakai untuk membangun jalan, sekolah, puskesmas, atau program yang langsung bermanfaat untuk masyarakat.
Ketika program unggulan walikota tidak tercermin dalam anggaran, artinya janji politik mungkin hanya untuk kampanye, bukan komitmen nyata.
Penutup
Pesan terpenting dari analisis ini adalah: keduanya punya kebenaran parsial. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mau belajar membaca dari banyak sumber secara kritis, memahami bahwa realitas kebijakan publik jarang hitam-putih.
Kita juga berhak mengajukan pertanyaan yang lebih tajam: APBD bukan sekadar angka. Ia adalah cerminan prioritas politik dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Dan sebagai warga negara, kita berhak memahami dan mengkritisi, bagaimana uang rakyat dikelola.
