CILEGON, WILIP.ID – Polemik dugaan pencairan dana Program Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang disebut tidak merata mendapat perhatian dari kalangan DPRD Kota Cilegon. Anggota DPRD Kota Cilegon sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Partai Gerindra, Faturohmi, meminta Pemerintah Kota Cilegon memastikan proses realisasi anggaran dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik tebang pilih.
Menurut Faturohmi, prinsip dasar pembangunan daerah adalah pemerataan dan keadilan. Karena itu, tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penyaluran program pemerintah hanya karena faktor kedekatan emosional, administratif maupun kepentingan politik.
“Prinsip pembangunan seharusnya merata dan berkeadilan. Tidak boleh ada tebang pilih karena faktor kedekatan emosional, administratif, apalagi politis. Semua wilayah di Kota Cilegon memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sentuhan pembangunan dari Pemerintah Kota Cilegon,” kata Faturohmi dalam keterangan tertulis yang diterima WILIP.ID, Jumat (17/7/2026).
Ia menegaskan, perhatian pemerintah justru harus lebih diarahkan kepada kelurahan-kelurahan yang hingga kini masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar. Menurutnya, pemerataan pembangunan merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Cilegon.
Faturohmi menilai, Program Pokmas selama ini terbukti menjadi salah satu instrumen pembangunan yang efektif karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan. Melalui program tersebut, berbagai usulan pembangunan dari RT, RW hingga kelurahan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan warga.
“Program Pokmas cukup efektif karena berbasis lingkungan. Program ini wajib kita dukung agar tidak ada lagi wilayah RT maupun RW yang tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan fisik maupun infrastruktur,” ujarnya.
Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon, Faturohmi berharap polemik mengenai dugaan tebang pilih dalam realisasi maupun pencairan dana Pokmas tidak terus berkembang di tengah masyarakat. Ia meminta Pemerintah Kota Cilegon memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pencairan sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan yang berbeda antarkelurahan.
“Kami meminta Pemerintah Kota Cilegon memastikan polemik mengenai dugaan tebang pilih dalam realisasi atau pencairan dana Pokmas tidak terjadi. Prinsipnya, pembangunan harus berkeadilan, merata, transparan, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Cilegon tanpa terkecuali,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar Pemerintah Kota Cilegon menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program Pokmas, mengingat program tersebut merupakan salah satu bentuk pembangunan berbasis aspirasi masyarakat yang diharapkan mampu mempercepat pemerataan infrastruktur hingga ke lingkungan permukiman.
(Has/Red*)
