Mang Wayut
Sepertinya ada yang gak beres nih pada cara APBD kita dikelola?
Saat rakyat masih berhadapan dengan kekeringan air akibat kemarau, saat rakyat terjebak macet parah akibat perbaikan jalan utama, dan saat rakyat berharap tinggi terhadap pembangunan yang tak kunjung terasa merata, dokumen Prognosis APBD 2026 justru disusun secara asal-asalan.
Ini adalah kejanggalan yang sulit diterima akal sehat publik: defisit membengkak, proyeksi pendapatan yang terlalu optimistis, dan serapan belanja modal yang rendah. Ini semua membuktikan adanya sesuatu yang tidak beres pada cara Pemkot merencanakan masa depan kotanya.
DEFISIT MENCAPAI 131,27 MILIAR, KEMANA ARAH UANG RAKYAT?
Masyarakat memang tidak hidup dari tabel anggaran. Mereka hidup dari harga sembako yang terjangkau, dari jalan yang bisa dilalui tanpa khawatir jatuh, dari air yang tidak banjir saat hujan tapi juga tidak kekeringan saat kemarau, dari sekolah yang layak, dari puskesmas yang siap melayani, dan dari lapangan kerja yang benar-benar bisa menghidupi.
Bukankah itu semua janji-janji manis penguasa saat mereka berkampanye dulu?
Karena itu, ketika prognosis APBD menunjukkan defisit melonjak hingga Rp131,27 miliar, publik patut bertanya: ke mana arah uang daerah sebenarnya?
Jika pendapatan diklaim naik, tetapi defisit justru membengkak, maka ada persoalan serius dalam logika fiskal yang sedang ditutup-tutupi.
Yang lebih menyakitkan, kondisi ini terjadi di tengah harapan besar masyarakat, Cilegon sebagai kota industri yang seharusnya punya kemampuan fiskal lebih kuat di banding daerah lainnya di Banten ini.
Cilegon bukan kota kecil tanpa sumber daya. Tetapi fakta di lapangan sering berkata lain. Warga masih merasakan ketimpangan layanan, lambannya pembangunan fisik, dan proyek yang sering terlambat sehingga manfaatnya pun telat dirasakan.
Ketika belanja modal PUPR nyaris tidak bergerak di semester pertama, sementara pada akhir tahun diproyeksikan terserap hampir semuanya, publik berhak curiga: apakah ini perencanaan, atau sekadar harapan yang dipaksakan agar angkanya kelihatan rapi aja?
Apa yang mereka lakukan seolah hanya ingin menunjukan bahwa mereka telah bekerja melayani, tapi pada kenyataannya? Mereka mengabaikan rakyatnya sendiri.
Kita tidak sedang membicarakan urusan administratif yang ‘njelimet dan jauh dari kehidupan rakyat. Kita sedang membicarakan uang publik! Uang yang seharusnya kembali dalam bentuk pelayanan, infrastruktur, dan kesejahteraan.
Jika prognosis disusun dengan asumsi yang terlalu optimistis, jika data tidak konsisten, jika metodologi tidak dapat dijelaskan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keakuratan laporan, tetapi juga kepercayaan rakyat.
Dan begitu kepercayaan publik runtuh, yang tersisa hanyalah rasa muak terhadap birokrasi yang dianggap lebih pandai menyusun narasi daripada menyelesaikan persoalan.
WARGA BERHAK MARAH
Warga Cilegon berhak marah ketika melihat anggaran yang seharusnya menjadi alat pelayanan justru tampak seperti angka yang dipermainkan. Ini adalah sebuah penghinaan terhadap nasib masyarakat banyak!
Masyarakat berhak bertanya mengapa belanja modal begitu lambat? Mengapa defisit terus membesar, dan mengapa proyeksi fiskal seolah menantang logika?
Sebab dalam demokrasi, rakyat bukan penonton yang hanya boleh diam saat anggaran disusun. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, dan setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan secara jujur!
APBD bukan milik segelintir orang! APBD adalah milik rakyat, dan rakyat berhak mendapatkan anggaran yang jujur, tegas, dan berpihak pada kebutuhan mereka.
Semongko…
