CILEGON, WILIP.ID – Banjir yang terus berulang di wilayah Pintu Air Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, kini tak lagi sekadar persoalan teknis drainase. Ia telah menjelma menjadi ujian kepemimpinan politik Pemerintah Kota Cilegon, sekaligus cermin tanggung jawab industri-industri besar yang beroperasi di wilayah pesisir.
Tokoh Masyarakat Cilegon, Muhammad Ibrohim Aswadi, menilai banjir rutin yang dialami warga merupakan akumulasi dari kebijakan yang tak pernah tegas dan keberanian politik yang setengah hati.
“Kalau banjir terus berulang, artinya negara—dalam hal ini Pemkot—belum hadir secara utuh. Jangan terus berlindung di balik cuaca,” kata Ibrohim, Selasa malam, 16 Desember 2025.
Ia menekankan, hujan adalah faktor alamiah, namun banjir adalah produk dari tata kelola ruang dan keberpihakan kebijakan. Dalam konteks Ciwandan, menurutnya, beban justru ditanggung warga, sementara kawasan industri relatif aman.
Ibrohim menyebut, selama ini Pemkot Cilegon cenderung lunak dalam menekan industri agar ikut bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan. Padahal, kawasan hilir yang didominasi industri menjadi kunci utama kelancaran aliran air menuju laut lepas.
Pendalaman dan pelebaran kali di wilayah industri, pembangunan tandon air, hingga pembuatan sodetan kanal baru seharusnya menjadi kewajiban bersama, bukan sekadar imbauan.
“Industri jangan hanya bicara CSR yang seremonial. Yang dibutuhkan warga itu kanal, sodetan, dan tandon air. Itu solusi konkret,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sempitnya gorong-gorong di bawah rel kereta api, jalan nasional, dan akses kawasan industri yang hingga kini tak kunjung ditangani secara serius. Menurutnya, ini menjadi simbol lambannya keputusan lintas sektor.
“Kalau gorong-gorong saja bertahun-tahun tak bisa dilebarkan, bagaimana mau bicara penanganan banjir terintegrasi?” sindir Ibrohim.
Lebih jauh, Ibrohim menegaskan bahwa penanganan banjir Ciwandan membutuhkan keputusan politik yang jelas: siapa bertanggung jawab, siapa membiayai, dan kapan dieksekusi.
Ia mendesak Wali Kota Cilegon untuk memimpin langsung konsolidasi lintas instansi dan industri, serta memastikan adanya peta jalan penanganan banjir dari hulu hingga hilir yang bisa diakses publik.
“Tanpa target waktu dan komitmen anggaran, semua ini hanya akan jadi laporan rapat dan berita seremoni,” katanya.
Menurut Ibrohim, kesabaran warga Kubangsari dan sekitarnya sudah di titik kritis. Jika Pemkot dan industri terus saling lempar tanggung jawab, potensi konflik sosial dinilai bukan hal yang mustahil.
“Warga jangan terus jadi korban. Kalau negara dan industri abai, maka tekanan publik akan terus membesar,” pungkasnya.
Banjir Ciwandan kini bukan lagi soal air yang meluap, melainkan tentang keberanian politik memilih berpihak: melindungi warga atau membiarkan mereka terus menjadi penampung limpahan risiko pembangunan.
(Pis/Red*)
