CILEGON, WILIP.ID – Peringatan Haul KH Wasyid atau peristiwa Geger Cilegon 1888 kembali menjadi momentum penting untuk meneguhkan ingatan kolektif warga atas sejarah perlawanan rakyat Banten. Dari rangkaian agenda haul tahun ini, satu pesan mengemuka dengan kuat: perjuangan KH Wasyid tidak boleh berhenti sebagai narasi sejarah lokal, melainkan harus naik kelas menjadi pengakuan nasional.
Pesan itu disampaikan langsung Ketua Pelaksana Peringatan Haul KH Wasyid 1888, H. Asep, yang secara terbuka meminta Presiden RI Prabowo Subianto segera menandatangani usulan penetapan KH Wasyid sebagai Pahlawan Nasional. Menurut dia, seluruh tahapan administratif pengusulan telah rampung dan kini tinggal menunggu keputusan di tingkat Presiden. “Secara administrasi sudah selesai. Berkasnya sudah sampai di meja Presiden. Tinggal menunggu tanda tangan Presiden,” ujar Asep usai rangkaian peringatan haul, Kamis (9/7/2026).
Bagi Asep, perjuangan KH Wasyid bukan episode kecil dalam sejarah perlawanan bangsa. Sosok ulama kharismatik asal Cilegon itu dinilai sebagai salah satu pelopor perlawanan rakyat terhadap penjajahan jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena itu, pengakuan negara melalui gelar Pahlawan Nasional dinilai bukan sekadar penghormatan simbolik, tetapi bentuk keadilan sejarah bagi perjuangan rakyat Banten.
“Perjuangan KH Wasyid adalah perjuangan murni melawan penjajahan. Beliau termasuk pelopor perlawanan rakyat. Karena itu kami meminta Presiden RI agar pada November 2026, dalam rangkaian Hari Pahlawan, berkenan menetapkan KH Wasyid sebagai Pahlawan Nasional,” katanya.
Rangkaian haul tahun ini tak hanya diisi seremoni. Panitia juga menggelar ziarah ke sejumlah makam tokoh perjuangan Geger Cilegon 1888. Kegiatan diawali dari makam KH Wasyid, dilanjutkan ke makam KH Muhammad Ahya, hingga makam para syuhada yang gugur dalam perlawanan melawan kolonialisme.
Bagi panitia, haul ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang untuk menghidupkan kembali ingatan atas pengorbanan para pejuang yang menyerahkan jiwa dan raganya demi martabat rakyat Cilegon. Karena itu, Asep mengajak masyarakat hadir dalam puncak haul para syuhada pejuang Geger Cilegon yang digelar pada 10 Juli 2026 mulai pukul 18.00 WIB hingga selesai.
“Ini bukan hanya acara haul biasa, tapi bentuk penghormatan kepada para leluhur yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan. Kami mengajak masyarakat Cilegon untuk hadir, mendoakan, dan mengenang jasa para syuhada,” ucapnya.
Menurut Asep, semangat Geger Cilegon harus terus diwariskan agar menjadi energi moral bagi generasi hari ini. Ia berharap, dari haul dan doa bersama itu, Kota Cilegon memperoleh keberkahan sekaligus melahirkan generasi yang mewarisi semangat perjuangan para pendahulunya.
Di luar suara panitia, pendapat juga datang dari salah satu masyarakat Cilegon, Rachmatullah AS. Baginya, 9 Juli bukan sekadar agenda tahunan yang datang dan pergi, melainkan penanda sejarah yang seharusnya menggugah kesadaran kolektif warga Kota Cilegon.
Rachmatullah menilai generasi hari ini memang tidak lagi dituntut mengangkat senjata seperti para pejuang masa lalu. Namun, ada kewajiban moral yang tak kalah penting, yakni menjaga ingatan, memberi penghormatan, dan merawat warisan perjuangan para syuhada, terutama sosok Ki Wasyid yang menjadi simbol perlawanan rakyat Banten dan Cilegon.
“Kalau kita tidak paham makna 9 Juli dan tidak peduli pada kegiatan mengenang para syuhada, terus terang kita sebagai generasi penerus patut dipertanyakan. Kita memang tidak berjuang seperti mereka dulu, tapi minimal kita bisa memberi penghormatan dan pengabdian kepada para syuhada,” ujar Rachmatullah.
Menurut dia, kebangkitan Cilegon tak bisa dilepaskan dari jejak sejarah Geger Cilegon. Karena itu, memperingati 9 Juli bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi menegaskan identitas Cilegon sebagai kota yang lahir dari keberanian melawan penindasan.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyuarakan penetapan Ki Wasyid sebagai Pahlawan Nasional. Menurut Rachmatullah, perjuangan itu harus dikawal serius oleh pemerintah daerah, tokoh masyarakat, ulama, hingga warga Cilegon sendiri.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Cilegon untuk bersama-sama menyuarakan bahwa Ki Wasyid, sebagai tokoh pejuang Geger Cilegon, layak diangkat menjadi Pahlawan Nasional. Minimal pada 9 Juli ini kita kirimkan Al-Fatihah, doa, dan penghormatan kepada para syuhada, khususnya Ki Wasyid dan para pejuang lainnya,” katanya.
Rachmatullah juga menyoroti masih rendahnya kepedulian sebagian warga terhadap peringatan sejarah daerahnya sendiri. Ia mengaku prihatin karena dalam sejumlah momentum zikir, doa bersama, dan haul Geger Cilegon 1888, justru ada kesan partisipasi masyarakat pendatang lebih menonjol dibanding warga asli Cilegon.
“Ini yang saya sayangkan. Kadang yang bukan warga Cilegon saja ikut hadir, ikut zikir, ikut doa bersama. Sementara yang mengaku asli orang Cilegon justru ada yang masa bodoh, seolah tak punya kepentingan dengan sejarah daerahnya sendiri,” ujarnya.
Bagi Rachmatullah, peringatan sejarah tak semestinya diukur dari ada atau tidaknya fasilitas, insentif, atau kepentingan pragmatis lain. Kesadaran hadir dalam peringatan 9 Juli, kata dia, seharusnya lahir dari rasa memiliki terhadap tanah kelahiran, sejarah leluhur, dan identitas Cilegon itu sendiri.
“Jangan sampai semangat memperingati Geger Cilegon kalah oleh urusan-urusan sesaat. Ini bukan soal ada uang atau tidak ada uang, tetapi soal penghormatan kita kepada para pendahulu yang telah berkorban,” tegasnya.
Sorotan lain datang dari Bambang Irawan, sejarawan yang terlibat dalam penulisan buku Geger Cilegon 1888. Ia menilai format peringatan Geger Cilegon selama ini masih perlu dibenahi agar tidak berhenti sebagai seremoni formal yang terbatas pada lingkaran birokrasi.
Bambang berharap agenda tahunan tersebut dikemas lebih hidup dengan tajuk besar “Geger Cilegon”, serta menghadirkan tokoh masyarakat, ulama, jawara, sesepuh, budayawan, organisasi kemasyarakatan, komunitas, hingga unsur masyarakat sipil yang memiliki ikatan historis dengan perjuangan Cilegon.
“Saya ingin Geger Cilegon ini dibuat sebagai agenda yang betul-betul hidup. Hadirkan tokoh, ulama, jawara, sesepuh Cilegon, ormas, LSM, komunitas, dan unsur masyarakat lainnya. Jangan sampai peringatannya terkesan sempit, undangannya hanya berputar di dinas-dinas atau kalangan terbatas,” ujarnya.
Menurut Bambang, ketika peringatan sejarah dikemas terlalu birokratis, ruh perjuangan dan kedekatan emosional masyarakat terhadap peristiwa itu bisa memudar. Padahal, Geger Cilegon adalah memori kolektif yang seharusnya menjadi milik bersama, bukan semata milik pemerintah atau panitia.
Lebih jauh, ia menilai sudah saatnya Pemerintah Kota Cilegon menaikkan kelas peringatan 9 Juli menjadi agenda kebudayaan dan sejarah yang lebih kuat, terbuka, dan membumi. Menurut dia, peringatan itu tidak cukup hanya diisi seremoni formal, tetapi juga perlu diperluas menjadi ruang edukasi sejarah, doa bersama, diskusi kebangsaan, pentas budaya, serta pelibatan sekolah dan generasi muda.
Sebab, jika tidak dikelola dengan visi besar, peringatan 9 Juli dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas tahunan yang hadir sebentar lalu hilang tanpa jejak. Padahal, dari peristiwa itulah masyarakat Cilegon seharusnya belajar tentang harga sebuah perjuangan, keberanian melawan penindasan, dan pentingnya menjaga martabat daerah.
“Kalau Cilegon ingin punya identitas yang kuat, maka sejarahnya jangan diabaikan. Geger Cilegon bukan cerita pinggiran. Itu fondasi moral dan historis daerah ini. Maka yang harus dibangun bukan hanya panggung acaranya, tetapi juga kesadaran warganya,” tegas Bambang.
Pada akhirnya, peringatan Haul KH Wasyid tahun ini bukan hanya tentang ziarah dan doa. Ia menjelma menjadi panggung untuk menagih pengakuan negara atas jasa para pejuang Cilegon, sekaligus cermin untuk mengukur seberapa kuat warga menjaga hubungan dengan sejarahnya sendiri.
Desakan agar KH Wasyid ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional memperlihatkan bahwa Geger Cilegon tak lagi cukup ditempatkan sebagai memori lokal. Ada semangat untuk membawa kisah perlawanan itu ke panggung nasional, sebagai bagian dari narasi besar perjuangan bangsa Indonesia.
Di tengah arus modernisasi, politik praktis, dan hiruk-pikuk pembangunan, pesan yang mengemuka dari peringatan ini terdengar jelas: jangan sampai orang Cilegon kehilangan ingatan atas sejarah yang membesarkannya sendiri. Sebab, tanpa ingatan pada para syuhada, sebuah kota bisa tumbuh secara fisik, tetapi rapuh secara jati diri.
(Has/Red)
