Oleh : Muhamad Agung Laksono
Eks Pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Pemuda Cilegon
Krakatau Steel adalah ironi panjang dari ambisi industrialisasi nasional yang tak kunjung paripurna. Digadang sebagai “mother of industry,” perusahaan baja pelat merah ini semestinya menjadi tulang punggung industri hilir, mulai dari otomotif, konstruksi, hingga manufaktur berat. Namun laporan keuangan 2024 justru menampilkan potret buram: BUMN baja ini nyaris kehilangan alasan eksistensialnya.
Kinerja Keuangan: Cermin Disfungsi Struktural
Pertama, rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) Krakatau Steel melonjak drastis ke angka 5,18 kali—jauh dari standar sehat industri manufaktur yang idealnya 1–2 kali. Setiap satu dolar modal sendiri kini ditumpangi utang USD 5,18. Ini menandakan struktur permodalan yang rapuh dan risiko gagal bayar jangka panjang yang mengkhawatirkan. Bersamaan dengan itu, ekuitas anjlok dari USD 487 juta (2023) menjadi USD 354 juta (2024).
Kedua, rasio lancar (current ratio) hanya 0,72, di bawah ambang sehat 1,2. Ini artinya, aset lancar tak cukup untuk menutup kewajiban jangka pendek. Dalam bahasa sederhana, perusahaan terancam kesulitan membayar gaji karyawan dan utang pada vendor.
Ketiga, margin laba kotor (gross profit margin) hanya 10,3 persen, tipis untuk industri padat modal dan energi. Efisiensi biaya yang lemah, rendahnya utilisasi pabrik, hingga ketidakmampuan bersaing melawan baja impor—khususnya dari Tiongkok dan India—adalah masalah mendasar yang tak kunjung selesai.
Keempat, tingkat pengembalian modal (return on equity/ROE) tercatat minus 37 persen. Setiap satu dolar yang ditanam negara justru menghasilkan kerugian 37 sen. Kalau ini perusahaan swasta, mungkin sudah lama berada di bawah pengawasan kurator.
Kelima, utang jangka pendek ke pemerintah melonjak dari USD 117 juta (2023) ke USD 269 juta (2024). Ini bukan sekadar pinjaman, tapi subsidi terselubung. Negara terjebak dalam lingkaran moral hazard: bantuan terus digelontorkan tanpa evaluasi tuntas atas efektivitas manajemen dan transformasi bisnis.
Keenam, arus kas operasi tetap negatif. Bahkan untuk operasional dasar, Krakatau Steel tak mampu menghasilkan kas bersih. Ketergantungan pada pendanaan eksternal menjadi pola berulang yang mengancam keberlanjutan.
BUMN atau Beban Nasional?
Ini bukan lagi sekadar persoalan bisnis, tapi soal tata kelola negara. Proteksi lewat tarif antidumping, proyek prioritas BUMN karya, hingga pinjaman lunak pemerintah terbukti gagal mencetak kemandirian finansial. Restrukturisasi sejak 2020—restruktur utang, bongkar pasang manajemen, pemisahan anak usaha—hanya menyentuh permukaan. Inti masalah tetap tak tersentuh: Krakatau Steel tidak efisien dan tak kompetitif.
Dampak Sistemik: Luka di Tubuh Ekonomi
Keberadaan Krakatau Steel yang terus disokong negara menciptakan distorsi pasar baja. Produsen swasta harus bersaing dengan pemain yang bisa rugi tanpa risiko bangkrut. Di sisi lain, tekanan pada APBN makin besar. Setiap dolar yang digelontorkan ke BUMN sakit ini adalah opportunity cost—uang yang seharusnya bisa dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, atau subsidi UMKM.
Lebih buruk lagi, kredibilitas agenda reformasi BUMN ikut tercoreng. Janji efisiensi dan transparansi yang digaungkan Menteri Erick Thohir dipertanyakan jika Krakatau Steel terus dipertahankan tanpa akuntabilitas.
Rekomendasi: Saatnya Bicara Jujur
Pertama, evaluasi kelayakan Krakatau Steel sebagai BUMN. Jika dalam dua tahun tak mampu mencapai titik impas (break even point), privatisasi atau divestasi tak bisa lagi ditunda.
Kedua, bentuk task force independen yang melibatkan akademisi, praktisi industri baja, aktivis, dan pakar keuangan publik untuk merumuskan peta jalan reformasi.
Ketiga, buka seluruh data bantuan negara secara transparan: utang, jaminan, hingga subsidi tersembunyi.
Keempat, lakukan audit forensik atas belanja modal dan restrukturisasi utang, memastikan tak ada kebocoran anggaran.
Kelima, rampingkan birokrasi dan hentikan praktik rangkap jabatan elite politik di tubuh manajemen dan komisaris BUMN.
Penutup: Nasionalisme atau Rasionalitas?
Sebagai warga Cilegon yang lahir dari rahim gerakan mahasiswa, saya percaya negara kuat hanya jika berani menegakkan rasionalitas ekonomi, bukan mempertahankan ilusi nasionalisme kosong. Krakatau Steel tak boleh terus dibiarkan hidup hanya karena statusnya sebagai BUMN strategis. Tanpa perbaikan mendasar, perusahaan ini bukan lagi “ibu industri,” tapi simbol kegagalan industrialisasi yang dipelihara tanpa ujung.
Sudah waktunya kita bertanya: apakah kita masih bertahan demi nasionalisme semu, atau berani memilih jalan rasional demi masa depan fiskal yang lebih sehat?
(Rls/Red)
