CILEGON, WILIP.ID – Jalan Lingkar Selatan yang membentang di selatan Kota Cilegon mestinya menjadi wajah terdepan kota industri ini. Jalan ini bukan sekadar penghubung, melainkan simpul strategis: mengarah ke kawasan wisata Anyer dan menjadi jalur alternatif menuju Pelabuhan Ciwandan, terutama saat musim mudik tiba. Tapi wajah itu kini buram. Tertutup tumpukan sampah yang berserak di pinggir jalan, menebar bau busuk dan kesan kumuh yang mencolok.
Pemandangan ini bukan sekadar masalah kebersihan. Ia adalah cerminan paling gamblang dari ketidakseriusan pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan dan kawasan kumuh. Padahal, penataan kawasan kumuh adalah salah satu dari 17 program unggulan yang dijanjikan Wali Kota Cilegon saat kampanye lalu. Ironi itu kian terasa karena alih-alih ditata, kawasan strategis ini malah dibiarkan memprihatinkan.
Tumpukan sampah itu tak datang tiba-tiba. Ia muncul dan tumbuh perlahan, berhari-hari, berminggu-minggu. Dan selama itu pula, nyaris tak tampak upaya nyata dari Dinas Lingkungan Hidup atau aparat pemerintah lainnya untuk menanganinya. Seolah kota ini telah terbiasa membiarkan persoalan menumpuk—secara harfiah maupun metaforis.
“Jangan hanya berhenti di program dan slogan,” tegas Ahmad Makhi, Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), pada Minggu, 13 Juli 2025. Ia mendesak pemerintah kota segera turun tangan dengan langkah konkret. “Perlu ada aksi nyata, pengawasan ketat, dan pelibatan masyarakat,” katanya. Sebab jika tidak, janji-janji pengentasan kawasan kumuh hanya akan menjadi arsip pidato yang dilupakan.
Kondisi kumuh seperti ini bukan sekadar merusak estetika kota, melainkan juga mengancam kesehatan masyarakat. Sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang penyakit, mencemari tanah dan air, serta memperburuk kualitas hidup warga sekitar. Terlebih, kawasan ini dilalui ribuan kendaraan setiap harinya—dari warga lokal, wisatawan, hingga pemudik.
Dalam konteks lebih luas, wajah jalan ini adalah cermin dari wajah Cilegon itu sendiri. Kota yang tengah berbenah menuju status kota industri dan wisata seharusnya menjadikan kebersihan dan tata ruang sebagai fondasi utama. Tanpa itu, narasi tentang “Cilegon yang maju” akan mudah runtuh hanya oleh bau busuk dari pinggir jalan.
Pemerintah semestinya tidak hanya mengandalkan razia kebersihan atau seremonial pencanangan. Perlu ada sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, edukasi masyarakat secara terus-menerus, serta keberanian menindak para pembuang sampah sembarangan. Karena kota yang bersih bukan hanya tugas petugas kebersihan, melainkan cerminan kepemimpinan yang visioner dan tanggap.
Cilegon layak menjadi kota yang bersih, tertata, dan manusiawi. Namun itu tak akan tercapai jika pemerintah masih menutup mata terhadap kenyataan di lapangan. Jalan Lingkar Selatan menunggu untuk dibersihkan. Tapi yang lebih penting: publik menunggu keseriusan.
(Has/Red*)
