SERANG, WILIP.ID — Sebuah video pendek yang diunggah ke Facebook mendadak menjadi bahan pembicaraan warga Kabupaten Serang, Sabtu (22/11). Dalam video itu, seorang pria yang mengenalkan diri sebagai Kang Rohim menyampaikan kritik pedas soal penyaluran bantuan modal UMKM sebesar Rp 2,5 juta. Bantuan yang disebut-sebut berasal dari Bupati Serang, Ratu Zakiyah, itu dituding tak pernah benar-benar mengalir ke warga yang paling membutuhkan.
Video tersebut bukan sekadar keluhan biasa. Ia menjadi pemantik diskusi yang lebih besar: bagaimana bantuan pemerintah dibagikan, dan siapa yang sebenarnya menikmati kucuran dana modal itu.
Dalam video berdurasi sekitar satu menit delapam detik itu, Rohim berbicara dengan nada sindiran. Ia menyebut bahwa Kabupaten Serang memiliki sekitar 1.400 pelaku UMKM yang menerima bantuan modal. Namun, menurutnya, distribusi tersebut tidak mencerminkan kondisi di lapangan.
“Saya mewakili masyarakat Kabupaten Serang mau mengucapkan semoga tepat sasaran, ya,” ujarnya. “Tetangga saya tinggal di Kabupaten Serang, kaya juga enggak, miskin juga enggak, belum pernah menerima bantuan apa pun dari pemerintah daerah.”
Pernyataan itu tampak sederhana, tetapi menggambarkan jurang antara narasi pemerataan yang kerap digaungkan pemerintah dan pengalaman warga di tingkat akar rumput
Rohim menegaskan dugaan lama yang terus bergema di banyak desa: bantuan publik sering kali jatuh ke “orang-orang yang tepat”—bukan dalam arti layak, melainkan dekat.
“Kabupaten Serang itu diduga kental dengan sistem nepotisme atau kekeluargaan,” tuturnya. Ia menyebut pola pembagian bantuan umumnya dimulai dari keluarga perangkat desa, kerabat, lalu lingkaran sahabat. “Baru masyarakat umum. Itu pun cuma dapat bantuan lima biji, sedangkan masyarakat banyak. Parah, emang.”
Unggahan itu segera memantik gelombang komentar. Beberapa warga lain ikut membagikan kisah serupa: mereka merasa seperti menjadi penonton bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah, tanpa pernah benar-benar tersentuh.
Keluhan warga di media sosial memperbesar sorotan terhadap transparansi pemerintah daerah dalam mengelola bantuan modal. Di sisi lain, kritik ini menghadirkan pertanyaan lebih fundamental: sejauh mana kepala desa memiliki kewenangan dalam menentukan penerima bantuan, dan apakah sistem pengawasan bekerja sebagaimana mestinya?
Di tengah semakin kuatnya suara publik, harapan warga sederhana: ada evaluasi yang layak, pemeriksaan yang tegas, dan mekanisme penyaluran yang lebih jernih. Bantuan modal, kata mereka, seharusnya menjadi suntikan ekonomi bagi pelaku UMKM kecil, bukan justru menjadi bancakan “orang dalam”.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Serang maupun Bupati Ratu Zakiyah belum memberikan pernyataan resmi mengenai tudingan nepotisme yang beredar. Namun tekanan publik dipastikan belum mereda.
Warga menunggu: apakah kritik yang viral itu akan direspons dengan perbaikan, atau kembali tenggelam seperti banyak keluhan sebelumnya?
(Has/Red)
