CILEGON, WILIP.ID – Direktur Operasional PT. KBS, Aep Dedi Laksana, baru-baru ini mengkritik peran LSM dalam pembangunan. Dalam forum coffee morning bersama Gubernur Banten di Cilegon pada Jumat (25/4/2025), Aep menyebutkan bahwa LSM sering kali menyamar sebagai pihak yang membantu pembangunan, namun pada akhirnya meminta proyek dengan kualitas yang diragukan.
Pernyataan ini langsung mendapat reaksi keras dari akademisi Cilegon, Ahmad Munji, yang menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan berpotensi merugikan citra LSM yang selama ini berperan positif dalam pembangunan. “Ini bisa dianggap sebagai upaya untuk memainkan peran sebagai korban, sementara masalah yang sebenarnya lebih rumit,” ujar Munji.
Munji mengingatkan Aep untuk tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan yang tanpa bukti. “Jika ada LSM yang menyalahgunakan peran mereka, sebaiknya Aep sebutkan nama dan buktikan tuduhannya,” kata Munji, menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas setiap klaim yang dilontarkan, apalagi dalam negara hukum seperti Indonesia.
Lebih lanjut, Munji mempertanyakan apa yang dimaksud oleh Aep dalam pernyataan tersebut. “Jika LSM dianggap menghambat pertumbuhan industri, LSM mana yang dimaksud dan proyek apa yang diminta? Mengapa masalah ini tidak dilaporkan kepada pihak berwenang?” tanyanya.
Menurut Munji, hambatan terhadap pertumbuhan industri lebih disebabkan oleh masalah internal perusahaan, seperti korupsi dan kolusi, yang merusak iklim investasi. “Jangan coba mengalihkan perhatian dengan menyalahkan LSM. Banyak perusahaan milik negara yang bangkrut karena korupsi di tubuh pejabat BUMN,” tegasnya.
Munji juga menantang Aep untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut, apakah pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menutupi masalah internal perusahaan atau untuk menggiring opini publik. “Jika tuduhan ini terbukti mengandung fitnah, kami akan menindaklanjuti dengan langkah hukum,” tambahnya.
Terkait pernyataan Kapolda Banten yang mendukung pertumbuhan industri, Munji juga mengingatkan agar pihak kepolisian berhati-hati terhadap kemungkinan manipulasi oleh oknum pejabat BUMN yang berusaha menutupi praktik korupsi mereka. “Kerusakan yang terjadi pada BUMN di Cilegon bukan karena LSM, tetapi karena korupsi yang melibatkan pejabat bermental bandit,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Aep Dedi Laksana belum memberikan klarifikasi terkait pernyataannya. Redaksi WILIP.ID membuka kesempatan bagi pihak PT. KBS untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
(Red*)
