CILEGON, WILIP.ID – Sejumlah organisasi masyarakat dan tokoh daerah dari Kota Cilegon berkumpul dalam konferensi pers bersama Elang Tiga Hambalang (ETH) Provinsi Banten dan Forum Komunikasi Masyarakat Cilegon Bersatu (FORKOMASTER), Senin (14/7/2025).
Pertemuan yang digelar di Saung Mbak Lala Jungle Park itu menjadi forum curah pendapat mengenai arah pembangunan daerah, dinamika investasi, hingga penguatan persatuan antarwarga Kota Cilegon.
Ketua ETH Banten, James Makapedua, menyoroti lemahnya mediasi pemerintah daerah dalam merespons gejolak yang dirasakan para pelaku usaha lokal.
“Kemana kita harus mengadu? Seharusnya wali kota dan ketua DPRD memediasi ini, apalagi beberapa kawan kita dari Kadin Cilegon ikut tersandung persoalan,” ujarnya di hadapan awak media.
James menyebutkan, ETH memiliki tugas utama yang langsung diamanatkan oleh Presiden, yakni membantu pemerintah dalam pengawasan isu-isu strategis seperti mafia tanah, mafia migas, minyak goreng, dan cukai. Ia mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor jika menemukan praktik yang merugikan rakyat.
“Kalau ada oknum, sampaikan saja. Demi kebaikan bersama dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Soroti Ketimpangan Investasi: Jangan Ada “Ling-Ling” Lagi
Ketua Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Kota Cilegon, Ali Misri, juga menyuarakan keprihatinannya. Menurutnya, investasi yang masuk ke Kota Cilegon harus menyentuh seluruh wilayah, bukan hanya satu-dua titik yang terus menerus disorot.
“Ada 8 kecamatan dan 43 kelurahan, jangan sampai investasi hanya berputar di situ-situ saja. Jangan ada ‘Ling-Ling’ seperti yang sudah terjadi sebelumnya,” katanya menyindir praktik ketimpangan distribusi proyek.
Ali juga meminta masukan kepada ETH agar situasi Kota Cilegon tetap kondusif, mengingat dinamika sosial yang mulai menghangat.
Kritik untuk Pemkot dan DPRD: Tak Berdaya Hadapi Proyek PSN?
Sementara itu, tokoh masyarakat Aris menilai keberadaan proyek strategis nasional (PSN) membuat kepala daerah dan DPRD seolah tak berkutik. Izin langsung dari pusat membuat pengawasan menjadi minim.
“Penyakit pertama adalah terbentuknya ‘ring satu’ dan ‘ring dua’. Kedua, wali kota dan DPRD tidak bisa banyak bergerak karena proyeknya PSN. Padahal, konten lokal dan tenaga kerja lokal harusnya jadi prioritas. Seperti di beberapa daerah lain, bisa 60 persen pekerja lokal,” jelasnya.
Aris juga menegaskan pentingnya audiensi terbuka dan peran media untuk terus mengawal isu-isu sensitif yang menyentuh masyarakat bawah.
Suara LSM dan Pencak Silat: Jangan Ada Konsep Preman
Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Cilegon, Eben Rajab, mengajak seluruh elemen, termasuk LSM, ormas, dan pengusaha lokal untuk duduk bersama mencari solusi.
“Kalau pengusaha lokal egois dan tak mau duduk bersama, perda apa pun akan terasa percuma,” ujarnya.
Nada yang sama disampaikan Rahmatullah, Sekretaris DPD Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia (PPSI) Kota Cilegon. Ia menegaskan bahwa 97 perguruan silat di Cilegon siap bersinergi dan tidak anti terhadap investasi maupun pendatang.
“Jangan ngaku wong Cilegon kalau malah ngacak-ngacak Cilegon. Kita tidak anti investasi, tapi jangan ada ‘ring ringan’. Harus ada sinergi, jangan pakai konsep preman, tapi perjuangan,” katanya lugas.
Ia pun mengusulkan adanya perda khusus yang mendukung konten lokal dan penguatan peran masyarakat setempat dalam investasi.
(Has/Red*)
