CILEGON, WILIP.ID – Wali Kota Cilegon, Robinsar, resmi melantik Ahmad Aziz Setia Ade Putra sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cilegon dalam prosesi yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (30/4/2026). Momentum ini bukan sekadar seremoni birokrasi, melainkan sinyal kuat penataan ulang mesin pemerintahan agar bergerak lebih cepat, solid, dan responsif.
Pelantikan ini dibaca sebagai langkah strategis di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap kualitas layanan pemerintah daerah. Posisi Sekretaris Daerah dikenal sebagai “jantung koordinasi” birokrasi—menghubungkan visi kepala daerah dengan implementasi teknis di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Artinya, siapa yang duduk di kursi ini akan sangat menentukan ritme kerja pemerintahan.
Dalam sambutannya, Robinsar menegaskan bahwa jabatan Pj Sekda bukan sekadar administratif, melainkan posisi kunci yang menuntut kepemimpinan koordinatif dan ketegasan eksekusi. Ia meminta Aziz mampu menyatukan langkah seluruh OPD dalam satu frekuensi kebijakan. “Ini posisi sentral. Harus mampu mengorkestrasi OPD agar bergerak dalam satu komando yang solid,” tegasnya.
Lebih jauh, Robinsar mendorong perubahan pola kerja birokrasi yang tidak lagi lamban dan prosedural semata. Ia menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Di tengah dinamika sosial yang terus bergerak, pelayanan publik tidak boleh tertinggal oleh birokrasi yang kaku. “Respons cepat bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” ujarnya tajam.
Pesan tersebut menjadi garis tegas arah kepemimpinan: birokrasi harus adaptif, bukan reaktif. Kekompakan internal pemerintah daerah juga menjadi sorotan. Tanpa soliditas, program prioritas hanya akan berhenti di meja rapat tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, Ahmad Aziz Setia Ade Putra menyatakan siap mengemban amanah tersebut dengan fokus utama pada penguatan koordinasi lintas OPD. Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan program-program prioritas kepala daerah berjalan efektif dan tepat sasaran. “Kunci utamanya koordinasi. Semua OPD harus berjalan dalam satu arah untuk mewujudkan target pembangunan,” ujarnya.
Aziz juga menyoroti pentingnya respons terhadap aduan masyarakat sebagai indikator kinerja birokrasi modern. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus terasa nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Ia berjanji akan mendorong percepatan penyelesaian program sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh.
Dalam menjalankan tugasnya, Aziz menegaskan akan tetap berpijak pada regulasi yang berlaku. Ia menempatkan kepatuhan terhadap aturan sebagai fondasi dalam setiap pengambilan keputusan strategis, sekaligus memastikan kebijakan kepala daerah dapat diterjemahkan secara efektif di lapangan.
Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Cilegon, Ketua DPRD, unsur Forkopimda, pejabat eselon II, serta jajaran BUMD. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mempertegas bahwa penguatan birokrasi bukan kerja satu orang, melainkan kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan.
Pada akhirnya, publik akan menilai bukan dari seremoni pelantikan, melainkan dari seberapa cepat perubahan terasa. Tantangan bagi Aziz kini jelas: membuktikan bahwa birokrasi Cilegon bisa bergerak lebih lincah, lebih solid, dan benar-benar hadir untuk masyarakat.
(Has/Red*)
