CILEGON, WILIP.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon bersiap menggelar Sensus Ekonomi 2026, sebuah pendataan besar-besaran terhadap aktivitas ekonomi di wilayah Kota Baja. Sensus ini akan berlangsung selama empat bulan, mulai Maret hingga Juni 2026, dan menyasar hampir seluruh jenis usaha, dari skala mikro hingga korporasi besar.
Sensus Ekonomi merupakan agenda rutin nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang menempatkan BPS sebagai lembaga negara non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“BPS itu lembaga independen. Kami tidak berada di bawah kementerian, tetapi langsung ke Presiden. Anggaran kami dari APBN,” kata Heny K Dewi, Petugas Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Cilegon, saat ditemui di kantor BPS Cilegon, Senin, 26 Januari 2026.
Menurut Heny, dalam siklus sensus nasional, BPS memiliki tiga agenda besar: Sensus Penduduk pada tahun berakhiran nol, Sensus Pertanian pada tahun berakhiran tiga, dan Sensus Ekonomi pada tahun berakhiran enam. Tahun 2026 menjadi momentum untuk memetakan ulang wajah perekonomian Indonesia, termasuk di Cilegon yang dikenal sebagai kawasan industri berat.
Pelaksanaan sensus, kata Heny, akan diawali dengan rekrutmen petugas lapangan. Mereka akan melalui proses seleksi dan pelatihan sebelum diterjunkan ke masyarakat.
“Tidak ada petugas yang langsung turun tanpa pelatihan. Standar metodologi harus sama secara nasional,” ujarnya.
Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menghimpun data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian dan pemerintahan. Pendataan meliputi struktur usaha, jumlah tenaga kerja, penggunaan teknologi, hingga karakteristik produksi.
“Semua usaha akan kami datangi, dari warung kecil sampai perusahaan besar. Yang tidak masuk hanya pertanian dan instansi pemerintah,” ujar Heny.
Data hasil sensus ini menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional, khususnya terkait arah investasi, penguatan UMKM, dan pemetaan lapangan kerja. Bagi daerah seperti Cilegon yang ditopang sektor industri dan jasa, sensus ini sekaligus menjadi potret aktual denyut ekonomi lokal.
Saat ini, BPS Kota Cilegon juga masih menjalankan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang menghasilkan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat, termasuk tingkat kemiskinan.
Selain sebagai pengumpul data, BPS juga membuka layanan konsultasi statistik bagi publik. Warga dapat mengakses data melalui laman resmi BPS atau datang langsung ke kantor BPS Kota Cilegon di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang.
“Data bukan hanya untuk pemerintah. Masyarakat, peneliti, mahasiswa, bahkan pelaku usaha juga bisa memanfaatkannya,” kata Heny.
Bagi BPS, sensus bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan upaya membangun kebijakan berbasis realitas. Tanpa data yang akurat, pembangunan hanya akan berjalan di atas asumsi.
(Pis/Red*)
