CILEGON, WILIP.ID – Pemilu telah usai. Di Kota Cilegon, hiruk-pikuk pemilihan kepala daerah telah mereda. Namun, di balik gegap gempita demokrasi itu, muncul satu persoalan yang tak kalah penting: ke mana larinya anggaran pemilu yang nilainya fantastis?
Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Ahmad Maki bakal mengajukan desakan serius. IMC meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan memeriksa penggunaan dana hibah yang digelontorkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Cilegon. IMC menilai, sudah waktunya publik mendapat kejelasan: berapa yang diterima, untuk apa saja digunakan, dan bagaimana pertanggungjawabannya.
Permintaan ini bukan tanpa alasan. Dalam iklim demokrasi yang sehat, transparansi adalah napas utama. Terlebih ketika menyangkut anggaran publik. Anggaran pemilu selalu menjadi isu sensitif — nominalnya besar, pengelolaannya kompleks, dan rawan disalahgunakan. Celah inilah yang ingin ditutup oleh IMC lewat desakan audit dan keterbukaan laporan keuangan.
Sebagai badan pengawas, Bawaslu seharusnya menjadi teladan dalam soal transparansi. Membuka laporan anggaran ke publik bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Tanpa itu, publik hanya bisa menerka-nerka, dan kecurigaan pun pelan-pelan tumbuh, Ungkap Maki, Jumat, 2 Mei 2025.
Sorotan IMC sejatinya menjadi pengingat penting bagi seluruh lembaga negara, khususnya penyelenggara pemilu. Demokrasi tak hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga memastikan proses itu berjalan bersih, akuntabel, dan diawasi bersama. Bila tidak, pemilu hanya akan meninggalkan jejak pesta, tanpa warisan kepercayaan.
Kini, bola ada di tangan Bawaslu dan KPU Cilegon. Akankah mereka menjawab tuntutan transparansi itu, atau justru memilih diam dan membiarkan spekulasi berkelindan?
Sejarah demokrasi kita mencatat, kepercayaan publik tak lahir dari slogan, melainkan dari keberanian membuka diri.
Hingga berita ini ditayangkan, Redaksi wilip.id membuka luas hak jawab pada instansi terkait.
(Red*)
