SERANG, WILIP.ID- Para ulama dan tokoh masyarakat Banten sepakat menolak proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Penolakan ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di Posko Pengaduan Kezaliman PSN PIK 2, bertempat di kediaman sekaligus Pondok Pesantren KH. TB. Fathul Adhim di Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, 10 Desember 2024.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh penting, termasuk KH. TB. Fathul Adhim, Sultan Banten Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni, Ketua Syarikat Islam KH. Hafidin, Juju Purwantoro, Anwar Silalahi, SH, Said Didu, Muzaki, serta undangan lainnya.
Dalam pernyataannya, Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni menegaskan bahwa dirinya tidak menolak pembangunan secara keseluruhan.
“Pembangunan sangat penting untuk kemajuan negeri. Namun, Proyek Strategis Nasional PIK 2 ini harus dikaji ulang, terutama dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan,” ujarnga.
Ia mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, pengembang, dan masyarakat sipil, untuk duduk bersama mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Mereka juga mendorong adanya transparansi dalam proses perencanaan dan evaluasi proyek reklamasi.
“Pembangunan harus memperhatikan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Kita semua bertanggung jawab menjaga bumi ini,” tutup pernyataan resmi Sultan Banten.
Charly Candra, salah satu korban dalam kasus pengambilalihan tanah terkait proyek tersebut, turut hadir dan menyuarakan keprihatinannya.
“Saya berharap kasus seperti yang saya alami tidak terjadi lagi di PIK 2 ini. Tanah kami diambil tanpa keadilan, dan saya merasakan sendiri betapa beratnya dampak yang ditimbulkan,” ungkapnya dengan nada penuh emosi.
Para tokoh yang hadir juga menyoroti dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat kecil dan ketimpangan dalam implementasi proyek yang seharusnya mengedepankan asas keadilan. Melalui pertemuan ini, mereka berharap agar pemerintah pusat dapat mendengar aspirasi masyarakat Banten dan mengutamakan dialog yang lebih adil dan transparan.
Acara ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Banten untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, sekaligus menyerukan perlunya pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
