CILEGON, WILIP.ID – Pemerintah Kota Cilegon menerima penghargaan dari Aliansi Buruh Cilegon atas kinerja satu tahun kepemimpinan Wali Kota Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo. Kepemimpinan keduanya dinilai berhasil membangun pola komunikasi yang terbuka dan menjaga hubungan industrial yang relatif harmonis di salah satu kawasan industri utama di Banten.
Penghargaan tersebut disampaikan perwakilan aliansi buruh Cilegon dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Cilegon, Senin, 29 Desember 2025.
Aliansi Buruh menyebut, selama satu tahun terakhir, pemerintah daerah menunjukkan konsistensi dalam membuka ruang dialog dengan pekerja, terutama dalam menyikapi persoalan ketenagakerjaan yang kerap muncul di wilayah industri.
Menurut perwakilan Aliansi Buruh Cilegon Rudi, pendekatan dialogis menjadi pembeda utama kepemimpinan Robinsar–Fajar dibanding periode sebelumnya. Pemerintah dinilai tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga berperan sebagai penengah yang aktif menjembatani kepentingan buruh dan pengusaha.
“Kami melihat adanya komitmen untuk mendengar dan mencari titik temu secara adil antara pekerja dan dunia usaha,” ujarnya.
Selama setahun terakhir, penguatan forum hubungan industrial, optimalisasi fungsi mediasi ketenagakerjaan, serta keterlibatan langsung kepala daerah dalam menjaga stabilitas kawasan industri dinilai berkontribusi terhadap kondusivitas hubungan kerja di Cilegon. Aliansi Buruh menilai stabilitas tersebut penting untuk menjaga kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan iklim investasi.
Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, pemerintah daerah berupaya menempatkan buruh sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Menurut dia, pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hak-hak pekerja.
“Buruh bukan objek kebijakan. Mereka adalah mitra pembangunan yang aspirasinya harus didengar,” kata Robinsar.
Ia menambahkan, stabilitas hubungan industrial menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah, kata dia, berupaya menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pelaku usaha agar keduanya dapat berjalan beriringan.
“Kondusivitas hubungan kerja akan berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga kepercayaan dunia usaha,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Faruk Oktavian, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat peran mediasi dalam setiap persoalan ketenagakerjaan. Penyelesaian melalui dialog, menurut dia, menjadi pendekatan utama untuk menghindari konflik berkepanjangan.
“Pemerintah hadir untuk memastikan keseimbangan dan keadilan bagi seluruh pihak,” kata Faruk.
Ia menambahkan, ruang komunikasi antara pemerintah, buruh, dan pengusaha dalam setahun terakhir semakin terbuka dan efektif. Faruk juga mengapresiasi kontribusi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha yang dinilai turut menjaga stabilitas hubungan industrial di Cilegon.
“Sinergi ini menjadi modal penting untuk menciptakan iklim kerja yang aman, adil, dan produktif,” ujarnya.
(Rais/Red*)
